Sosialisasi Panduan Monitoring Kepatuhan Standar Pelayanan KB Bagi Dokter Dan Bidan Di Seluruh Indonesia - Alreinamedia.com Sosialisasi Panduan Monitoring Kepatuhan Standar Pelayanan KB Bagi Dokter Dan Bidan Di Seluruh Indonesia - Alreinamedia.com
Sosialisasi Panduan Monitoring Kepatuhan Standar Pelayanan KB Bagi Dokter Dan Bidan Di Seluruh Indonesia

Sosialisasi Panduan Monitoring Kepatuhan Standar Pelayanan KB Bagi Dokter Dan Bidan Di Seluruh Indonesia

Alreinamedia. Batam. (12/2/19). Standarisasi Pelayanan KB. Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN berupaya untuk memenuhi dan mengedepankan standar pelayanan KB, sehingga setiap pelayanan KB menjadi pelayanan yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) bekerja sama dengan Direktorat Kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta untuk sosialisasi panduan monitoring Kepatuhan standar pelayanan KB, bertempat Harmoni One Hotel. Selasa (12/3).

Kepala Sub Direktorat Kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta. dr. Hj. Nia Reviani Puspa Indah. M.App.Pop.Stu., mengatakan bahwa untuk
meningkatkan standar kompetensi tenaga kesehatan pemberi pelayanan KB, BKKBN juga berupaya untuk meningkatkan standar kualitas fasilitas kesehatan pelayanan KB.

Salah satu aspek dalam standarisasi pelayanan KB adalah tenaga provider yang kompeten dalam pemberian pelayanan KB. Tersedianya tenaga provider yang kompeten sesuai dalam pelayanan KB di setiap fasilitas kesehatan akan sangat mendukung
tercapainya pelayanan KB yang berkualitas.

dr. Nia Reviani jelaskan sebanyak 11.331 Dokter dan 37.147 bidan di seluruh Indonesia telah mengikuti pelatihan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan Implan, namun belum mendapatkan sertifikat kompetensi berdasarkan Surat Keputusan bersama (SKB) tentang penilaian kompetensi dokter dan bidan Peserta Pelatihan Contaceptive Technology Update (CTU).

” Sehingga perlu dilakukan pendataan ulang untuk mengetahui dan memperbaharui kompetensi yang dimiliki oleh dokter dan bidan,” ungkap Nia disela-sela sosialisasinya.

Nia menjelaskan bahwa BKKBN sudah melakukan inovasi terkait penyusunan buku empat pilar program KB dan pembuatan aplikasi monitoring berkualitas (Monika). “jadi buku empat pilar ini akan menjadi gate line bagi dokter dan bidan untuk mendapatkan informasi yang cukup memadai terkait pelayanan KB dan kesehatan seksual dan reproduksi (kespro) yang berkualitas.

Monika adalah salah satu aplikasi yang menjawab permasalahan sertifikasi kompetensi bagi bidan dan dokter yang telah di latih CTU IUD implan oleh BKKBN, dimana ternyata BKKBN selama ini sudah banyak melakukan pelatihan tapi banyak bidan dan dokter ini belum memiliki sertifikat kompetensi,”.

Melalui aplikasi tersebut akan membantu bidan dan dokter untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. ” Bagaimana caranya, mereka tinggal membuka website dan meng-upload data, yang pertama sertifikat kehadiran yang mereka punya yang telah mengikuti CTU implannya BKKBN,” ujarnya.

Dokter dan bidan juga harus melampirkan formulir K/IV form pelayanan KB dan kalau mereka tidak mempunyai form K/IV mereka bisa memberikan lembar rekomendasi yang diberikan oleh pusat pelatihan klinik sekunder (P2KS).

Selama ini BKKBN sudah lakukan pelatihan, namun Untuk Dokter/Bidan tidak di berikan sertifikat kompetensi, “sehingga dengan adanya aplikasi Monika bisa membantu mereka untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut,” harapnya.

Dibeberkan, bahwa Batam memiliki komitmen yang tinggi, sebagaimana dari 13 provinsi yang sudah lakukan on the job training pada tahun 2018 lalu, “untuk sosialisasi aplikasi Monika, Batam ini adalah salah satu dari provinsi yang Memiliki komitmen tinggi.

Lanjutnya, bidannya sangat antusias dan bersemangat untuk melakukan sertifikasi dibanding dengan provinsi lain, selama ini mereka hanya memiliki sertifikat kehadiran saja, “ketika mereka tau bahwa akan ada sertifikat kompetensi, provinsi lain berbondong-bondong untuk memilikinya,” ucap Nia.

Selain itu BKKBN provinsi Kepri sangat pro aktif dengan memberikan fasilitas untuk melakukan kegiatan tersebut. “Jadi untuk hari kedua ini Bidan dari Batam langsung di sertifikasi di tempat, dan itu langsung mendapat sertifikat kompetensi.

Dari 13 provinsi yang sudah di sertifikasi melalui aplikasi Monika, baru 433 Dokter/Bidan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi.

“Mungkin Kendalanya sosialiasi nya belum masif, Kedua, data yang mereka upload adalah data yang salah, karena kita memiliki sertifikat kehadiran yang tandanya calon Service provider (CSP) yang nomor registrasinya diberikan oleh JNPK/P2KS dan ada juga sertifikatnya hanya diberikan oleh BKKBN, serta gangguan signal internet,” jelas Nia.

Nia mengatakan, kendala yang sulit saat ini perlunya komitmen dari BKKBN Provinsi, JKPN, P2KS, dan dari Dokter serta bidan, sebagaimana sertifikat kompetensi tersebut sangat penting,

“jangan ketika sudah mengalami kasus, misalnya ada kasus kegagalan dan komplikasi saat memberikan pelayanan kontrasepsi implant dan alat kontrasepsi dalam rahim (ADRT) hingga di tuntut, baru sibuk mencari sertifikat kompetensi tersebut. Artinya, seluruh dokter/bidan wajib memiliki sertifikat kompetensi dalam pelayanan keluarga berencana.

Tahun 2018 BKKBN sudah mengundang 13 provinsi untuk sosialisasi kepatuhan standar pelayanan KB, Untuk tahun 2019 ini pihaknya akan menyelesaikan 20 provinsi lagi. Di tahun 2019 kita targetkan akan menyelesaikan sosialisasi di 20 provinsi, total keseluruhannya 33 provinsi di Indonesia harus tercapai. (Ramadan)

BERITA TERKINI