Krisis Air Bersih Landa Tapanuli Tengah Pasca-Bencana, Warga Terpaksa Bayar Mahal

Dua bulan berlalu sejak bencana banjir bandang dan longsor meluluhlantakkan sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, namun penderitaan warga korban bencana belum sepenuhnya usai. Alih-alih mendapatkan bantuan yang memadai, kini mereka dihadapkan pada masalah baru yang tak kalah genting: krisis air bersih. Akibatnya, warga terpaksa merogoh kocek lebih dalam demi memenuhi kebutuhan vital ini, sementara respons pemerintah daerah masih minim.

Beban Ganda Pasca-Bencana

Banjir dan longsor yang terjadi meninggalkan luka mendalam, baik secara fisik maupun psikologis bagi masyarakat Tapanuli Tengah. Kerusakan infrastruktur, hilangnya harta benda, dan trauma akibat bencana masih membekas. Namun, di tengah upaya pemulihan pasca-bencana, kebutuhan dasar seperti air bersih justru menjadi barang langka.

Banyak warga melaporkan bahwa pasokan air bersih di rumah mereka belum pulih sepenuhnya sejak bencana melanda. Kondisi ini memaksa mereka untuk mencari alternatif lain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari MCK (Mandi, Cuci, Kakus) hingga pembersihan rumah yang pasca-bencana memerlukan air lebih banyak.

Salah satu warga yang merasakan dampak langsung adalah Yani, yang tinggal di Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan. Ia mengaku harus mengantre setiap hari, pagi dan sore, untuk mendapatkan air bersih dari sumber yang jaraknya cukup jauh dari kediamannya. Biaya yang harus dikeluarkan pun tidak sedikit.

“Sulit kali, tiap hari mengantre pagi dan sore hari. Sudah sejak bencana belum ada air hidup. Lumayan juga tempat beli air itu di belakang Sekolah Matauli Pandan. Dan kita beli harganya Rp 1.000 per jeriken,” keluh Yani kepada awak media. Ia menambahkan, dalam sebulan, ia membutuhkan sekitar 15 jeriken air, yang berarti pengeluaran bulanan mencapai Rp 450 ribu hanya untuk air bersih. Beban ini semakin terasa berat mengingat ia memiliki tiga orang anak yang masih bersekolah dan membutuhkan air untuk kebutuhan mereka.

“Rumah kami juga memang sudah selesai perbaikan, cuma kan pembersihan dari perbaikan itu perlu air banyak. Ada anak kami tiga orang masih sekolah. Semua di Tapteng ini khususnya di Kecamatan Pandan ini nggak ada hidup air. Gimana kalau air enggak hidup terus,” tuturnya dengan nada prihatin.

Sistem Bayar Seikhlasnya: Solusi Sementara

Tidak semua warga memiliki kemampuan finansial untuk terus-menerus membeli air bersih dengan harga yang ditetapkan. Ansyah Sitompul, warga lainnya, memiliki strategi berbeda. Ia memilih untuk mengambil air bersih dari sebuah masjid yang menyediakan pasokan air dengan sistem pembayaran seikhlasnya atau infak.

“Gimana ya, tiap hari kita mengantre mengambil air, angkat air. Capek juga. Paling lama itu pernah saya mengantre air setengah jam. Dan pernah juga mengambil air Subuh-subuh, biar nggak mengantre,” ujar Ansyah. Ia mengungkapkan bahwa ia lebih memilih mengambil air di masjid, selain untuk kebutuhan keluarganya, juga sebagai bentuk sedekah untuk kemakmuran masjid.

Meskipun demikian, Ansyah tetap berharap agar pasokan air bersih di rumahnya segera normal. Ia menekankan bahwa air adalah kebutuhan primer masyarakat. “Karena sudah dua bulan berlalu ini, berharap lah ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintah. Karena kalau tidak ada air, penyakit bisa mulai bermunculan,” tegasnya.

Respons Pemerintah dan Data Perbaikan Infrastruktur Air

Menanggapi keluhan warga, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Bupati Tapanuli Tengah, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi yang diterima.

Sementara itu, informasi yang dihimpun melalui akun Instagram resmi Pemerintah Kabupaten Tapteng, @pemkabtapanulitengah, menunjukkan progres perbaikan infrastruktur air bersih di beberapa kecamatan. Disebutkan bahwa perbaikan air di Kecamatan Barus Sosorgodang, Manduamas, Sorkam, Tapian Nauli, Sitahuis, dan Lumut telah selesai 100 persen.

Untuk kecamatan yang perbaikan airnya masih dalam proses, yaitu:
* 79,18 persen selesai dan masih dalam tahap perbaikan aktif: Kecamatan Pandan, Sarudik, dan Tukka.
* 80 persen selesai dan masih dalam perbaikan aktif: Kecamatan Pinang Sori dan Kolang.

Adapun kecamatan yang perbaikan airnya belum dilakukan meliputi Badiri, Sibabangun, dan Sitahuis (Aek Marende).

Di luar penanganan infrastruktur air, Pemerintah Kabupaten Tapteng juga menekankan upaya penanganan kesehatan. “Upaya kita adalah melakukan penanganan kesehatan di seluruh Posko setiap hari. Kemudian menyediakan sanitasi seperti tempat cuci tangan atau pun disinfektan. Untuk meminimalisir penyakit ISPA,” jelas seorang juru bicara Pemkab Tapteng.

Mereka juga mengimbau para penyintas banjir untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan sekitar tenda pengungsian. “Minimal meminimalkan penyakit lain timbul dengan menjaga kebersihan sampah yang ada di sekitar kita. Dan mengikuti arahan-arahan dari setiap tim medis yang ada di posko,” imbaunya.

Kondisi ini menyoroti urgensi penanganan krisis air bersih di Tapanuli Tengah. Keterlambatan respons dan kurangnya informasi yang memadai dari pemerintah daerah dapat memperburuk situasi dan menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang lebih luas. Perhatian khusus dan tindakan nyata dari pihak berwenang sangat dibutuhkan agar warga korban bencana dapat kembali menjalani kehidupan normal tanpa dibebani kesulitan akses terhadap kebutuhan paling mendasar.