Perdana Menteri Malaysia Jelaskan Alasan Tidak Hadir di KTT Perdamaian Gaza
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada Selasa (14/10/2025), memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran negaranya dalam KTT Perdamaian Gaza yang berlangsung di Sharm El Sheikh, Mesir. Anwar menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena Malaysia tidak mampu memberikan dukungan penuh terhadap 20 poin proposal perdamaian yang diajukan oleh Presiden Donald Trump tanpa adanya syarat tertentu.
Anwar menyatakan bahwa posisi Malaysia tetap konsisten dengan prinsip utama yaitu semua inisiatif perdamaian harus mencakup solusi komprehensif yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka serta jaminan atas hak kembalinya warga Palestina dari pengungsian. Hal ini menjadi satu-satunya syarat yang diberikan oleh Malaysia sebelum memberikan dukungan.
“Kami termasuk salah satu dari sedikit negara yang memberikan syarat dukungan. Kebanyakan negara, termasuk yang hadir di Sharm El-Sheikh, memberikan dukungan penuh tanpa syarat,” ujar Anwar saat berbicara di Dewan Rakyat.
Menurutnya, negara-negara yang diundang dalam KTT tersebut adalah mereka yang mendukung sepenuhnya 20 poin rencana perdamaian. Oleh karena itu, Malaysia tidak dimasukkan dalam daftar peserta karena dukungan yang diberikan disertai dengan kondisi tertentu.
Penjelasan Anwar ini dijawab atas pertanyaan yang diajukan oleh anggota dewan dari Arau, Datuk Seri Shahidan Kassim, yang mempertanyakan alasan Malaysia tidak hadir di KTT Perdamaian Gaza. Anwar menjelaskan bahwa posisi Malaysia sejalan dengan beberapa negara Islam seperti Qatar dan Yordania, yang menilai bahwa kekerasan yang terus berlanjut di Gaza dan Tepi Barat tidak dapat diterima dan menyerukan penghentian segera aksi pembunuhan terhadap warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.
“Situasi di Gaza sangat mengerikan, hampir mencapai titik bencana kelaparan. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa inisiatif apapun, termasuk yang diambil oleh Presiden Donald Trump, layak didukung, tapi dengan syarat,” ujar Anwar.
Presiden Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi memegang dokumen yang ditandatangani dalam KTT perdamaian Timur Tengah di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10/2025). Presiden RI Prabowo Subianto turut menjadi saksi penandatanganan dokumen gencatan senjata Gaza dalam KTT perdamaian Timur Tengah. Penandatanganan itu dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump bersama sejumlah mediator seperti Qatar, Mesir, dan Turki. – (AP Photo/Evan Vucci)
Anwar menambahkan bahwa sikap Malaysia juga telah disampaikan kepada Hamas, yang belakangan mengirim surat tertanggal 7 Oktober kepada dirinya, mengekspresikan keinginan Hamas untuk mendukung upaya damai sambil mempertahankan resolusi apapun harus bersifat menyeluruh dan mendukung hak-hak rakyat Palestina.
“Bahkan perwakilan Hamas yang hadir di Sharm El-Sheikh sangat jelas bahwa mereka membuka upaya perdamaian tapi menegaskan kebutuhan atas sebuah penyelesaian yang lengkap, yang mengakhiri kekerasan, menjamin kepatuhan atas hukum dan konvensi internasional, dan membolehkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza,” kata Anwar.
Ia juga menyoroti bahwa hingga Senin (13/10/2025), hanya 167 truk bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza, dari janji 600 truk. Anwar menegaskan bahwa dukungan dengan syarat Malaysia konsisten dengan sikap negara sejak lama yang menilai perdamaian tidak bisa dicapai tanpa menyertakan masalah utama seperti pendudukan wilayah Palestina dan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina.
“Beberapa bertanya mengapa kami mendukung rencana perdamaian menyeluruh. Itu karena kami ingin penghancuran dan pembunuhan—termasuk terhadap wanita dan anak-anak—dihentikan segera.”
