Bendahara Umum PDIP Kaget Ditanya Suap KTP-E

  • Whatsapp

olly2

ENDAHARA Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey tidak mengakui telah menerima aliran uang US$1 juta untuk memuluskan proyek KTP elektronik (KTP-E) seperti yang dituduhkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

Read More

“(Menerima US$1 juta?) Bohonglah, kalian kan lebih tahu,” sergah Olly seusai diperiksa penyidik sebagai saksi untuk tersangka korupsi proyek KTP-E Sugiharto di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Ia menjawab dengan mata terbelalak saat ditanya tentang tuduhan tersebut.

Menurut mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu, posisinya dalam perkara KTP-E hanya sebatas merumuskan APBN 2011-2012 yang mencakup proyek senilai Rp5,9 triliun.

Ia mengatakan KTP-E usul­an Kementerian Dalam Negeri. Banggar tidak mengubah apa pun. “Enggak ada alasan Banggar (menolak nilai peng­usulan anggaran proyek KTP-E). Banggar mau buat UU APBN, bukan menyetujui KTP-E. Begitu doang. Enggak ada (kesepakatan di Banggar). Itu usulan pemerintah semua. Enggak ada alasan Banggar,” ungkapnya.

Olly yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara kembali mengatakan tuduhan menerima US$1 juta sebagai uang pelicin memuluskan anggaran KTP-E sebagai kebohongan belaka. “Enggak benar,” tepisnya.

Olly diperiksa sekitar 7 jam sejak pukul 10.00 WIB. Selain Olly, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi lain, yaitu anggota DPR Tamsil Linrung dan Melchias Marcus Mekeng, mantan anggota DPR Mirwan Amir, dan pengelola dokumen alat ukur dan pemetaan seksi survei pengukuran serta pemetaan Jakarta Selatan Arista Gunawan.

Sebelumnya, Nazaruddin membeberkan soal dugaan keterlibatan banyak pihak dari perkara korupsi Rp2,3 triliun itu. Dia juga menyebut keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto yang sempat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar dan Bendahara Umum Partai Golkar.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sejauh ini KPK baru menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatat­an Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. “Penyidik masih terus mendalami kasus KTP-E ini,” cetus Febri.

 

 

Sumber : MI (Cah/P-5)

 

Related posts