KPK Belum Bisa Mengusut Keluarga Jokowi Karena Kehilangan Jejak Politikus PDIP

  • Whatsapp

JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat mengusut keluarga Jokowi terkait kasus suap pengurusan anggaran proyek Bakamla. Alasanya, karena lembaga antirasuah itu kehilangan jejak politikus PDIP sekaligus staf Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Ali Habsyi.

Hal itu dikemukakan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi awak media di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018).

Read More

Febri mengaku pihaknya telah berupaya mencari Ali Habsyi. Namun masih nihil hasilnya saat ini.

“Sudah beberapa kali saksi Ali Fahmi kami panggil namun tak pernah datang, kami datangi ke rumahnya juga tidak ditemukan. Jadi memang belum ada petunjuk lain terkait dengan siapa, ada atau tidak ada orang yang dimaksud,” kata Febri seperti dilansir viva.

Febri sebelumnya menyatakan Fayakhun Andriadi memang pernah menyampaikan kepada penyidik ihwal pertemuannya dengan orang yang disebutnya ‘keluarga Jokowi’. Keterangan itu telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat proses penyidikan.

“Namun, Fayakhun tidak menyebutkan nama orang yang dia maksud sebagai Keluarga Jokowi tersebut. “Alasannya tidak ingat,” kata Febri Rabu (17/10).

Sebelumnya, Terdakwa kasus dugaan suap Bakamla, Fayakhun Andriadi, mengatakan staf ahli Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fahmi Al-Habsy pernah mengenalkannya kepada orang-orang yang diklaim dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Solo.

“Waktu itu pas awal-awal pembahasan Bakamla, Habsy ngotot waktu itu untuk bertemu dengan saya,” kata Fayakhun dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (17/8).

Fayakhun meceritakan, pada 2016, Ali Habsyi mengajaknya bertemu di Hotel Grand Mahakam, Jakarta. Habsyi minta kehadiran Fayakhun, karena pertemuan tersebut dinilai cukup penting.

Dalam pertemuan, Habsyi minta Fayakhun mendukung pengadaan barang di Bakamla. Fayakhun selaku anggota DPR pun diminta bantu anggaran pengadaan Bakamla.

Saat itu, menurut Fayakhun, Habsyi mengklaim proyek pengadaan di Bakamla didukung oleh pihak penguasa atau pemerintah.

“Dia bilang, ‘Kamu jangan ragu-ragu, ini sudah jadi perhatian kita semua’,” ujar Fayakhun.

Dalam perkara suap Bakamla ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap sebanyak US$ 911.480 dalam proyek Bakamla dari Direktur PT Merial Esa.

Jaksa mendakwa Fayakhun menerima uang itu sebagai imbalan atas jasanya meloloskan alokasi penambahan anggaran Bakamla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

 

Editor: Heni Anggraini

Related posts