Dugaan Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal

  • Whatsapp

Alreinamedia. Batam — Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Drs. S. Erlangga menjelaskan tentang dugaan tindak pidana penempatan pekerja Migran Indonesia. Bertempat Pendopo Polda Kepri. Senin (17/6/19).

Read More

Dalam acara konferensi pers turut hadir diantaranya. Kabid Humas Polda Kepi Kombes Pol. Drs. S. Erlangga. Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri AKBP. Dhani Catra Nugraha, SH. S.I.K. MH.

Erlangga menjelaskan tentang Kronologis Kejadian bahwa pada hari Sabtu, 15 Juni, 2019 sekira pukul 21.00. Wib, anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan, kemudian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga adanya calon PMI Ilegal yang telah datang dari NTT (Nusa Tenggara Timur) dan tiba di Batam melalui jalur laut dengan memanfaatkan arus balik lebaran untuk tujuan dapat menjadi PMI Ilegal di negara Malaysia. Diketahui bahwa setelah calon PMI Ilegal tiba di Kota Batam, selanjutnya ditampung dirumah saudara MS yang berperan sebagai pengurus / penampung PMI Ilegal yang berlokasi di Batubesar, Nongsa, Kota Batam.

Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk pesyaratan sebagai PMI yang resmi. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap 1 orang yang diduga sebagai pelaku yang mengurus atau menampung 21 (dua puluh satu) orang PMI Ilegal tersebut, dan selanjutnya dibawa ke kantor Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri guna proses penyidikan lebih lanjut.

Mengamankan 1 orang tersangka inisial MS, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Lembang Jaya Batu Besar, kecamatan Nongsa, Kota Batam. Dan saksi atau Korban asal Nusa Tenggara Timur sebanyak 21 orang yang terdiri dari 15 (lima belas) orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 unit mobil Inova warna silver. 1 unit handphone merk strawberry warna merah. 1 unit handphone merk vivo warna merah kombinasi biru.

Adapun pasal yang dilanggar adalah Pasal 80, pasal 81 dan pasal 83 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017, tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara tutup Erlangga. (Ramadan)

Related posts