Badan Pengusahaan (BP) Batam menunjukkan respons cepat terhadap masukan Komisi VI DPR RI terkait persoalan banjir dan genangan air di sejumlah wilayah Kota Batam. Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta pada Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan di 11 titik yang dinilai rawan banjir.
Peninjauan lapangan tersebut dipimpin oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, bersama Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana, dan jajaran teknis BP Batam.
Dalam upaya menyelaraskan langkah penanganan, BP Batam juga melibatkan Pemerintah Kota Batam. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat dari wilayah yang menjadi lokasi peninjauan.
Sebelas titik yang diperiksa tersebar di sejumlah kawasan strategis, di antaranya Orchard Park Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, kawasan Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang kerap mengalami genangan saat hujan dengan intensitas tinggi.
Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut atas perhatian yang disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, dalam RDP sehari sebelumnya. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sistem drainase agar mampu mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kota Batam yang terus berkembang.
Mouris Limanto menegaskan bahwa verifikasi langsung di lapangan sangat penting untuk memastikan akar persoalan di setiap lokasi dapat diidentifikasi secara tepat sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.
Menurutnya, respons cepat tersebut merupakan arahan langsung dari Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Keduanya menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat maupun masukan dari legislatif dengan langkah konkret di lapangan.
“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegasnya.
Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam tersebut, BP Batam mulai menyusun skema penanganan untuk masing-masing titik. Sejumlah langkah yang direncanakan meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran, hingga penguatan kolaborasi teknis lintas sektor.
Upaya ini diharapkan mampu menghadirkan solusi yang efektif dan berkelanjutan guna mengurangi risiko banjir, sekaligus mendukung terwujudnya infrastruktur Kota Batam yang lebih andal di masa mendatang.
