Alreinamedia, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam tengah serius membenahi data kependudukan.
Hal ini dilakukan sebagai fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mulai dari urusan sekolah hingga pemetaan tenaga kerja.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan validitas data adalah kunci untuk membaca kebutuhan riil masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam.
“Sinkronisasi data ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar menentukan arah kebijakan pembangunan. Kita ingin melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan anak sekolah secara lebih akurat,” ujar Li Claudia.
Meski pendataan awal berbasis RT/RW sudah dilakukan, Li Claudia mengakui masih ditemukan sejumlah persoalan di lapangan.
Mulai dari warga yang pindah tapi tidak melapor, data kematian yang belum diperbarui, hingga mobilitas warga antarwilayah yang belum tercatat optimal.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) semester II tahun 2025, jumlah penduduk Batam tercatat 1.394.459 jiwa.
Namun, angka ini dinilai masih perlu disempurnakan agar sesuai dengan kondisi aktual.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah dinamika tenaga kerja. Data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menunjukkan fakta menarik.
Jumlah tenaga kerja ber-KTP luar Batam ternyata lebih banyak ketimbang warga lokal.
Tercatat, tenaga kerja KTP Luar Batam sebanyak 199.473 jiwa dan tenaga kerja KTP Batam berjumlah 177.830 jiwa.
“Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh. Dengan data valid, kita bisa rancang program tepat sasaran, baik untuk peningkatan kompetensi lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” jelasnya.
Tak hanya soal kerja, penataan data ini juga menyasar sektor pendidikan.
Li Claudia ingin kebutuhan ruang kelas dihitung matang sejak dini berdasarkan data kelahiran, sehingga selaras dengan proyeksi dunia kerja di masa depan.
“Kita hitung dari hulu ke hilir, mulai dari sekolah, perguruan tinggi, hingga dunia kerja,” tambahnya.
Sebagai langkah nyata, Pemko Batam akan memperkuat pengendalian arus masuk penduduk secara terukur.
Pemantauan ketat bakal digelar di pintu masuk utama, seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Sekupang.
Hal ini bertujuan memetakan mobilitas penduduk sekaligus menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Kota Teh Obeng tersebut.
