Operasi Kepolisian yang Berujung Tragedi di Rio de Janeiro
Operasi penggerebekan yang dilakukan oleh polisi Brasil di kota Rio de Janeiro, yang menargetkan geng narkoba Comando Vermelho atau Red Command, berakhir dengan tragedi berdarah. Sebanyak 119 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam operasi tersebut, menjadikannya sebagai operasi kepolisian paling mematikan dalam sejarah negara tersebut.
Lebih dari 2.500 personel polisi dan tentara dikerahkan dalam operasi yang dilakukan pada hari Selasa (28/10/2025). Bentrokan sengit terjadi antara aparat keamanan dan anggota geng, dengan baku tembak dan ledakan dari drone yang digunakan oleh para pelaku. Setelah operasi selesai, sebanyak 81 tersangka ditangkap, sementara jenazah lebih dari 100 orang tergeletak di jalanan, termasuk 40 tubuh yang dilaporkan warga setempat berjejer di salah satu ruas utama kota.
Gubernur Rio de Janeiro, Claudio Castro, menyebut hari itu sebagai “hari bersejarah dalam perjuangan melawan kejahatan.” Namun, kelompok HAM menilai operasi itu sebagai bentuk kekerasan yang berlebihan. Cesar Munoz, Direktur Human Rights Watch di Brasil, mengatakan bahwa rangkaian operasi mematikan tidak membuat warga lebih aman, tetapi justru menimbulkan rasa tidak aman, menunjukkan kegagalan kebijakan di Rio de Janeiro. Ia menyerukan agar kejaksaan membuka penyelidikan independen atas setiap kematian.
Asal Usul Comando Vermelho
Comando Vermelho, yang berarti “Komando Merah,” dikenal sebagai kelompok kriminal tertua di Brasil. Menurut lembaga riset InSight Crime, geng ini lahir di penjara Candido Mendes di Pulau Ilha Grande pada 1970-an, ketika para narapidana membentuk aliansi untuk saling melindungi di tengah kondisi penjara yang keras. Gerakan tersebut terinspirasi oleh kelompok gerilya kiri yang kala itu menentang rezim militer.
Pada 1980-an, Red Command mulai terlibat dalam produksi dan perdagangan kokain, sekaligus menjalankan peran sosial di kawasan kumuh (favela) tempat mereka beroperasi. Kini, aktivitas mereka meliputi perdagangan senjata, pemerasan terhadap pedagang, penyelundupan, hingga pemberian “layanan publik” ilegal seperti distribusi gas, air, dan transportasi di wilayah yang mereka kuasai.
Menurut penelitian Julia Quirino, kandidat doktor di Universitas Federal Rio de Janeiro (UFRJ), Red Command bahkan telah mengembangkan aplikasi transportasi daring untuk memperluas kontrol wilayah dan sumber pendapatan. “Lebih dari sekadar keingintahuan, ini menunjukkan bagaimana kelompok bersenjata ilegal mengadopsi teknologi digital untuk memperluas kekuasaan dan pendapatan mereka,” tulis Quirino dalam risetnya. Quirino juga mencatat, hanya sekitar 11 persen pendapatan Red Command berasal dari perdagangan narkoba, sementara sebagian besar berasal dari pemerasan dan bisnis ilegal lain.
Red Command Kuasai Separuh Kota Rio
Sejak 2022, Red Command semakin memperluas kekuasaannya, berhadapan dengan kelompok milisi yang sering memiliki hubungan dengan aparat keamanan. Laporan InSight Crime menyebut bahwa pada 2024, kelompok ini telah menguasai lebih dari separuh wilayah Rio de Janeiro dan bahkan memperluas operasi ke luar kota. Menurut Associated Press, pada akhir 2024 mereka mengendalikan setengah dari kotamadya di wilayah Amazon, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Kritik Terhadap Taktik Polisi
Meski pemerintah negara bagian menyebut operasi tersebut sebagai kemenangan melawan “narkoterorisme,” berbagai pihak mengecam cara brutal yang digunakan. Marta Hurtado, juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), menegaskan bahwa Brasil harus mengakhiri pola kekerasan ekstrem ini. “Kami sepenuhnya memahami tantangan dalam menghadapi kelompok bersenjata seperti Red Command,” ujarnya. “Namun, Brasil harus memutus siklus kebrutalan ini dan memastikan penegakan hukum sesuai dengan standar internasional mengenai penggunaan kekuatan,” imbuhnya.
Antara Politik dan Keamanan
Pendekatan keras Gubernur Castro dinilai sebagian analis sebagai upaya memperkuat citra politiknya di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kejahatan terorganisir. Langkah ini juga disebut mencerminkan strategi garis keras ala mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang dikenal mendukung operasi militer di kawasan miskin.
Namun, seorang aktivis lokal, Raull Santiago, menggambarkan situasi yang ia saksikan lebih menyerupai pembantaian. “Kami melihat orang dieksekusi—ditembak di kepala, di punggung, ditusuk, bahkan diikat. Tidak ada kata lain selain ‘pembantaian’,” ujarnya.
