Kontras Jalan di Perbatasan Banten dan Jawa Barat: Gambaran Nyata Pembangunan yang Tak Merata
Sebuah pemandangan kontras nan mencolok tersaji di perbatasan antara Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kondisi jalan di kedua wilayah tersebut ibarat bumi dan langit, memberikan gambaran nyata mengenai kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di ujung negara. Sisi Kabupaten Bogor tampak mulus teraspal, dilengkapi dengan marka jalan yang jelas, sementara di sisi Kabupaten Lebak, jalan masih berupa tanah merah yang belum tersentuh pengaspalan.
Kondisi jalan tanah ini secara spesifik berada di kawasan hunian sementara (huntara) bagi para korban banjir bandang yang terjadi pada tahun 2020 di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak. Sejak warga mulai menempati huntara pada tahun 2020, jalan di wilayah tersebut belum mengalami pembangunan lanjutan berupa pengaspalan.
Penyebab Kesenjangan Pembangunan Jalan
Menurut keterangan dari warga setempat dan pihak berwenang, alasan utama di balik belum diaspalnya jalan di sisi Lebak adalah karena ruas jalan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Keberadaan jalan di dalam kawasan konservasi ini memang memerlukan penanganan khusus dan prosedur yang berbeda dibandingkan dengan pembangunan jalan di area umum.
Jalan di perbatasan Kabupaten Lebak, Banten, dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menunjukkan perbedaan kondisi yang sangat mencolok.
Upaya Pemerintah Provinsi Banten
Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Banten tidak tinggal diam. Pihak provinsi telah mengambil langkah untuk melakukan pengerasan jalan di area tersebut. Menurut informasi yang dihimpun, proses pengerasan jalan ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten dan masih dalam tahap pelaksanaan. Anggaran sekitar Rp 400 juta telah disiapkan khusus untuk kegiatan pengerasan jalan ini, bukan untuk pengaspalan permanen.
Pengerjaan pengerasan jalan ini sudah dimulai sejak tahun lalu. Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan material yang dibutuhkan serta akses menuju lokasi yang tergolong tidak mudah. Akses yang sulit ini tentu menambah kompleksitas dalam mobilisasi material dan alat berat yang diperlukan untuk proses pengerasan.
“Kemarin itu (anggaran) untuk pengerasan jalan kurang lebih sekitar Rp 400 juta. Kami sudah berkoordinasi, kami yang ngurusin pengerasannya, dikeraskan sampai betul-betul siap dibangun jalan, ada tahapannya,” ujar salah seorang pejabat yang terkait dengan proyek ini. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki rencana bertahap untuk memperbaiki kondisi jalan tersebut, dimulai dari tahap pengerasan.
Proses pengerasan jalan di area perbatasan tengah dilakukan sebagai langkah awal perbaikan.
Proses Koordinasi Lintas Instansi
Lebih lanjut, terkait dengan tahapan awal pembangunan jalan, yaitu pembukaan lahan atau land clearing, proses ini masih berada dalam tahap koordinasi lintas instansi. Koordinasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Lebak dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kewenangan atau kepentingan dalam pengelolaan kawasan tersebut.
“Untuk land clearing masih dalam proses koordinasi. Itu melibatkan penanggulangan bencana dan pemerintah daerah terkait,” jelasnya. Koordinasi yang intensif ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama mengingat kawasan tersebut merupakan bagian dari taman nasional.
Perbedaan kondisi jalan di perbatasan ini menjadi pengingat pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun ada tantangan geografis dan regulasi yang kompleks, upaya perbaikan infrastruktur di daerah-daerah terpencil dan perbatasan harus terus ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat di sana dapat turut terangkat.
Perbandingan kondisi jalan di sisi Kabupaten Bogor (kiri) yang mulus dan sisi Kabupaten Lebak (kanan) yang masih berupa tanah.
Kondisi jalan yang kontras ini juga menyoroti pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi masalah infrastruktur. Kerjasama yang baik antar provinsi, kabupaten, serta lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan jalan di kawasan yang sensitif seperti ini. Diharapkan, dengan adanya upaya pengerasan dan koordinasi yang terus berjalan, kondisi jalan di perbatasan Lebak ini dapat segera membaik dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat setempat, serta menjadi representasi pembangunan yang lebih merata di masa depan.
