Lampu Jalan Kota Kalabahi Padam: Anggaran Miliaran Rupiah, Penyebabnya Sepele
Warga Kota Kalabahi, ibu kota Kabupaten Alor, kembali mengeluhkan kondisi padamnya sebagian besar lampu jalan di wilayah mereka. Keluhan ini bukanlah hal baru, namun penyebabnya ternyata cukup mengejutkan dan terbilang sepele, mengingat besarnya anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Setelah penelusuran mendalam, terungkap bahwa masalah utama dari “mati total” atau tidak berfungsinya lampu penerangan jalan ini adalah karena kelalaian dalam pengisian pulsa listrik.
Meskipun anggaran untuk operasional lampu jalan ini telah dialokasikan dengan jumlah yang tidak sedikit, sekitar Rp1 miliar, namun pelaksanaannya terkesan lamban dan tidak optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan anggaran publik di Kabupaten Alor.
Detail Anggaran dan Permasalahan Pengisian Pulsa
Hasil penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa penyebab utama tidak berfungsinya lampu jalan di Kota Kalabahi adalah terhentinya pengisian pulsa listrik. Menurut informasi yang dihimpun, dana untuk keperluan ini sebenarnya sudah tersedia. Namun, proses pengisian pulsa belum dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Alor, Esra Djahasana, mengarahkan awak media untuk menanyakan perihal ini langsung kepada Bendahara Bagian Umum Setda Alor, Anton Awola.
Anton Awola menjelaskan bahwa listrik di sejumlah titik di Kota Kalabahi tidak menyala karena pihaknya belum sempat melakukan pengisian pulsa listrik dalam beberapa hari terakhir. Ia beralasan bahwa terdapat kesibukan atau pekerjaan lain yang menyita perhatian di kantor.
“Dana untuk pengisian pulsa listrik tersebut sudah tersedia, namun kami belum melakukan pengisian,” ujar Anton.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan ada petugas lain yang dapat melakukan pengisian, Anton mengakui bahwa sebenarnya sudah ada petugas yang telah di SK-kan untuk menangani hal tersebut, namun program tersebut belum berjalan efektif. Mengenai penyebab padamnya lampu di waktu-waktu sebelumnya, Anton tidak memberikan penjelasan lebih rinci.
Skema Anggaran dan Pengisian Pulsa Lampu Jalan
Mengenai besaran anggaran, Anton mengungkapkan bahwa dana yang disiapkan untuk pulsa listrik lampu jalan mencakup 10 titik meteran listrik yang tersebar di seluruh Kota Kalabahi. Setiap titik meteran tersebut kemudian melayani beberapa tiang lampu jalan.
- Jumlah Titik Meteran: 10 titik
- Cakupan: Meliputi seluruh lampu jalan di Kota Kalabahi.
- Pengisian Per Meteran: Umumnya, satu meteran diisi sebesar Rp500 ribu untuk setiap siklus penggunaan.
Proses pengisian pulsa listrik ini biasanya dilakukan secara termin. Artinya, permintaan pengisian diajukan sesuai dengan kebutuhan operasional, baru kemudian dana dicairkan.
“Biasanya untuk pengisian ini dilakukan secara termin. Diajukan permintaan sesuai kebutuhan baru dicairkan,” jelas Anton.
Ketika ditanyakan total anggaran yang disiapkan setiap tahun untuk kebutuhan lampu jalan, Anton menyebutkan angka sekitar Rp1 miliar lebih. Ia berjanji akan memberikan data yang lebih pasti setelah melakukan pengecekan kembali.
Lampu Jalan Program “Alor Terang” Berbeda Pengelolaan
Selain lampu jalan yang menjadi tanggung jawab Bagian Umum Setda Alor, terdapat pula program pengadaan lampu jalan dalam skema “Alor Terang” yang baru-baru ini dilaksanakan. Anton menegaskan bahwa anggaran untuk program “Alor Terang” ini berada di luar dari anggaran operasional lampu jalan yang telah ada.
Pembayaran untuk program “Alor Terang” dilakukan melalui skema pembayaran Langsung (LS) atau pembayaran langsung kepada pihak rekanan. Oleh karena itu, untuk urusan operasional lampu jalan dalam program tersebut, Anton menyarankan untuk menanyakannya langsung kepada pihak rekanan yang bersangkutan.
Kondisi lampu jalan yang padam di Kota Kalabahi ini menjadi sorotan publik. Warga berharap agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti masalah ini dengan serius, bukan hanya sekadar memberikan alasan keterlambatan pengisian pulsa, tetapi juga memastikan agar anggaran miliaran rupiah yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal demi kenyamanan dan keamanan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, terutama untuk fasilitas umum seperti penerangan jalan, merupakan kunci utama untuk membangun kepercayaan masyarakat.
