NTT – Hasil Intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H – Tahun 2024, pangan yang sudah kadaluwarsa terbanyak secara nasional ditemukan di wilayah Indonesia Timur yaitu di wilayah kerja UPT Manado (Sulawesi Utara), Palopo (Sulawesi Selatan), Loka POM di Belu, BPOM Di Kupang, dan Loka POM di Ende (Nusa Tenggara Timur).
Dari hasil pemeriksaan di wilayah tersebut ditemukan sebesar 31,89% atau 60.151 pieces produk pangan kadaluwarsa, berupa jeli/agar/puding, minuman serbuk, bumbu, bahan tambahan pangan (BTP), dan mie/pasta.
Pernyataan ini disampaikan, PLT Kepala BPOM RI, Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, dalam konferensi pers, berlokasi di Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM, dan diikuti secara Daring oleh seluruh BPOM secara nasional, Senin 1/4/24.
Selain itu, untuk temuan pangan yang rusak paling banyak ditemukan di wilayah kerja UPT Semarang (Jawa Tengah), Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Belu (NTT), Sofifi (Maluku Utara), dan Palopo (Sulawesi Selatan), yaitu sebesar 19,09% atau 36.006 pieces.
Produk pangan rusak ini berupa ikan olahan dalam kaleng, mie/pasta, produk kental manis (susu/krimer), susu ultra high temperature (UHT)/steril, dan BTP.
“Produk rusak dan kadaluwarsa banyak ditemukan di wilayah Indonesia Timur disebabkan karena rantai distribusi pangan yang relatif lebih panjang karena jarak waktu tempuh dari distributor atau dari produsen sangat jauh. Selain itu jalur transportasi yang sangat sulit serta sistim penyimpanan dan pengelolaan yang tidak memenuhi ketentuan” Jelas PLT Kepala BPOM RI.
Sementara itu secara umum, BPOM telah memeriksa sebanyak 2.208 sarana peredaraan pangan yang terdiri dari 920 sarana ritel modern, 867 sarana ritel tradisional, 386 gudang distributor, 28 gudang importir, dan 7 gudang e-commerce.
“Dari hasil pemeriksaan 2.208 sarana, ditemukan 628 sarana atau 28,44% menjual produk tidak memenuhi ketentuan berupa pangan tanpa izin edar, kadaluwarsa, dan rusak, dengan jumlah total temuan 188.640 pieces pangan” jelas PLT Kepala BPOM RI.
Selain melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, BPOM juga melaksanakan intensifikasi pengawasan melalui Patroli Siber. Hasilnya ditemukan 17.856 tautan pada platform e-commerce yang menjual produk pangan tanpa ijin edar dengan perkiraan nilai ekonomi mencapai 31,8 miliar rupiah.
Sementara itu di tempat terpisah, Kepala BPOM Kupang, Drs. Yoseph Nahak Klau, dalam konferensi pers bersama media di kupang, berlokasi di Aula BPOM Kupang, Provinsi NTT, Senin 1/4/24, membenarkan pernyataan tersebut.
Beliau menjelaskan bahwa hasil Intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H, yang dilaksanakan secara nasional dari tahap satu hingga tahap empat, dimulai sejak tanggal 4 – 27 Maret 2024, BPOM Kupang mendapat temuan 6 jenis pangan tanpa Ijin Edar (TIE) sebanyak 118 pieces.
Selain itu ditemukan juga 85 pangan yang kadaluwarsa dengan jumlah 3.943 pieces dari 83 Sarana yang diperiksa, baik itu di distibutor, toko, supermarket, penjual parsel, hingga pasar tradisional.
Namun dalam pengawasan takjil yang dilakukan BPOM di 3 daerah yaitu Kota Kupang, Kabupaten TTU dan Kabupaten TTS, dari 130 sampel yang diperiksa tidak ditemukan empat bahan berbahaya seperti formalin, boraks, methanil yellow dan rhodamin B.
“kita bersyukur trend di tahun 2024 ini takjil yang dijual selalu negatif penyalahgunaan bahan-bahan berbahaya. Terkait dengan keamanan pangan ini haruslah menjadi konsen kita semua. Kami berharap teman-teman media dapat memberikan edukasi, karena faktor yang paling penting adalah memberikan literasi kepada masyarakat sehingga ada kesadaran untuk memperhatikan pangan yang aman” ucap Drs. Yoseph.
“BPOM Kupang juga sudah menghimbau kepada pelaku usaha untuk punya kepedulian dan tidak menjual pangan kadaluwarsa atau pangan tanpa ijin edar ke masyarakat” tambahnya. (Marcho)
