Purbaya Yudhi, Menteri Keuangan yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo pada Senin (8/9/2025) dalam reshuffle kabinet, telah menunjukkan kebijakan yang tegas sejak menjabat. Ia menggantikan Sri Mulyani dan sejauh ini menjadi sorotan karena keputusannya untuk menolak dua proyek yang dianggap tidak sesuai dengan prioritas anggaran negara. Dua proyek tersebut adalah kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung dan usulan pembentukan family office di Bali.
Proyek Kereta Cepat Whoosh
Salah satu proyek yang ditolak oleh Purbaya Yudhi adalah pembayaran utang proyek kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Penolakan ini muncul sebagai respons terhadap opsi yang diajukan oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria.
Menurut Purbaya, proyek Whoosh saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN tersebut kini berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia menyatakan bahwa BUMN memiliki manajemen sendiri dan juga memiliki deviden yang cukup besar.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri,” ujar Purbaya.
Ia juga menjelaskan bahwa Danantara saat ini telah menerima pendapatan sebesar Rp 80 triliun dari deviden dalam setahun. Menurutnya, utang Whoosh seharusnya dapat teratasi tanpa perlu campur tangan pemerintah.
“Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegasnya.
Proyek Family Office
Proyek kedua yang ditolak oleh Purbaya Yudhi adalah pembangunan family office di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan di Bali. Proyek ini digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan bertujuan untuk menarik investasi asing ke sektor riil Indonesia.
Family office merupakan firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta untuk individu atau keluarga ultra-kaya. Proyek ini awalnya diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo.
Meskipun Purbaya tidak keberatan dengan rencana pembangunan family office di Bali, ia tetap menolak alokasi APBN untuk proyek tersebut. Alasannya adalah fokusnya pada program-program yang langsung berdampak pada perekonomian.
“Biar saja. Kalau DEN (Dewan Ekonomi Nasional) bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujar Purbaya.
Kesimpulan
Dalam waktu sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi telah menunjukkan sikap tegas dalam memilih proyek yang layak didanai APBN. Ia memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian nasional, sementara proyek seperti kereta cepat Whoosh dan family office di Bali dinilainya lebih cocok dikelola oleh pihak swasta.
Keputusan ini menunjukkan bahwa Purbaya Yudhi berkomitmen untuk menjaga keuangan negara secara lebih transparan dan efisien.
