Kesepakatan Pemkab Bintan dan DPRD dalam Penyusunan Anggaran Tahun 2026
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan telah sepakat mengenai Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026. Kesepakatan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Bintan, Kepulauan Riau pada hari Selasa, 11 Oktober 2025.
Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti menjelaskan bahwa struktur anggaran yang disepakati mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah untuk tahun depan. Pendapatan daerah direncanakan mencapai angka Rp 1,022 triliun. Namun, angka ini turun sebesar Rp 214 miliar dibandingkan alokasi transfer pemerintah pusat ke Pemda Bintan tahun 2026.
Pendapatan daerah tersebut terdiri dari dua sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 380,9 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 637,5 miliar. Dari total pendapatan tersebut, belanja daerah akan diproyeksikan sebesar Rp 1,057 triliun. Di sisi lain, penerimaan pembiayaan daerah akan mencapai Rp 35,2 miliar, yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Deby menegaskan bahwa meskipun alokasi anggaran tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp 214 miliar, beberapa program prioritas yang berkaitan langsung dengan sosial atau menyentuh masyarakat seperti bus sekolah gratis, seragam sekolah gratis, dan banyak program lainnya tetap akan dijaga agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Pembentukan BUMD Bintan Karya Bahari
Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan BUMD Bintan Karya Bahari juga menjadi salah satu fokus utama. Tujuan dari pembentukan BUMD ini adalah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan dalam jangka waktu panjang.
Menurut Deby, prioritas BUMD Bintan Karya Bahari ke depan adalah bagaimana menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru dengan memaksimalkan sektor kemaritiman. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.
Tanggapan Masyarakat
Seorang warga Bintan, Tedy, menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil oleh Pemkab Bintan. Ia menilai bahwa Pemkab Bintan sejauh ini konsisten dalam menjalankan visi dan misinya. Meski alokasi transfer ke daerah (TKD) mengalami penurunan, Pemkab Bintan tetap optimistis bahwa program seperti seragam gratis dan lainnya akan tetap berjalan sesuai rencana.
Rencana Ke depan
Dengan kesepakatan ini, Pemkab Bintan dan DPRD Bintan berkomitmen untuk memastikan anggaran tahun 2026 dapat digunakan secara efektif dan efisien. Fokus utama tetap pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi daerah melalui inovasi dan pengembangan potensi lokal.
