BATAM – Aktivitas pengangkutan peti kemas di perairan Batam terus menunjukkan peningkatan seiring tumbuhnya arus perdagangan internasional. Namun, potensi besar tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong kekuatan ekonomi maritim karena persoalan klasik yang tak kunjung tuntas: ketidakpastian hukum di laut.
Sebagai wilayah strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, Batam sebenarnya memiliki modal kuat untuk menjadi pelabuhan bertaraf global. Infrastruktur pelabuhan berkembang pesat, kawasan industri langsung terhubung dengan laut, dan letaknya sangat menguntungkan. Sayangnya, terlalu banyak lembaga yang merasa memiliki kewenangan memeriksa kapal sehingga membuat pemilik kapal dunia ragu untuk berlabuh.
DPR RI Tegaskan Kewenangan Keselamatan Laut Hanya Milik KSOP
Dalam kunjungan ke Pelabuhan Peti Kemas Batuampar, Jumat (21/11/2025), Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan bahwa urusan keselamatan laut berada di bawah satu otoritas, yaitu Kementerian Perhubungan Laut melalui KSOP.
“Yang memimpin sektor keselamatan ada di Kementerian Perhubungan Laut melalui KSOP. Tidak boleh ada pihak lain ikut campur. Itu jelas diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008,” tegas Bambang.
Ia meminta KSOP Batam tidak ragu menindak apabila ada lembaga lain yang masuk ke kapal tanpa dasar hukum yang jelas.
“Kalau ada instansi yang masuk, KSOP jangan diam. Pengusaha pasti tidak berani melawan. Tapi Kemenhub harus berani,” tambahnya.
Transportasi Laut Punya Peran Besar, Tapi Apresiasi Masih Rendah
Bambang juga menyoroti besarnya tanggung jawab sektor transportasi yang berada di bawah Kemenhub. Ia mencontohkan transportasi KRL yang mampu mengangkut 1,2 juta penumpang per hari dengan catatan zero accident.
Hal yang sama terjadi pada sektor pelayaran. Setiap tahun, 1 miliar ton logistik diangkut melalui laut tanpa kecelakaan besar. Jika dihitung dengan nilai setara harga beras Rp10 ribu per kilogram, maka sektor ini “menyelamatkan” aset sebesar Rp10 ribu triliun.
Namun, menurutnya, apresiasi terhadap insan perhubungan tidak sebanding. Ia membandingkan gaji pejabat eselon II di Kemenkeu yang mencapai Rp150 juta, sedangkan Kepala KSOP hanya sekitar Rp29 juta.
Batam Perlu Kembangkan Pelabuhan Lebih Cepat
Di sisi lain, Bambang menilai pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Batam oleh BP Batam harus dilakukan lebih cepat. Ia membandingkan kapasitas Batam dengan pelabuhan regional lain.
Kapasitas negara-negara tetangga: 65 juta kontainer/tahun
Pelabuhan Tanjung Pelepas, Malaysia: 13 juta kontainer
Pelabuhan Singapura: 46 juta kontainer
Batam saat ini: sekitar 900 ribu kontainer/tahun
Menurutnya, Batam harus meningkatkan kedalaman kolam, menambah kapasitas crane, serta mempercepat pelayanan agar mampu menarik kapal generasi terbaru.
Dikaitkan dengan Pengembangan Rel Trans-Sumatra
Bambang juga menyinggung rencana pemerintah mengaktifkan jalur rel Trans-Sumatra. Menurutnya, pengembangan pelabuhan harus berjalan seiring dengan pembangunan jalur distribusi darat agar Indonesia tak hanya menjadi pengguna peta logistik dunia, tetapi penentu arah perdagangan global.
Dengan keterbatasan lahan industri di Singapura, Bambang melihat Batam sebagai alternatif terbaik bagi negara industri seperti Jepang, Korea, hingga negara-negara Eropa.
“Barang bisa sampai lebih cepat dan biaya lebih efisien jika mereka membangun industri di Batam. Itu keunggulan yang tidak dimiliki Singapura,” jelasnya.
Batam Berpotensi Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Asia
Ia menggambarkan skenario ideal ketika kawasan industri besar langsung terhubung dengan Pelabuhan Batam. Jika hal tersebut terwujud, Batam akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi besar di kawasan Asia.
Bambang memastikan seluruh temuan dan rekomendasi dari kunjungannya di Batam akan dibawa ke pembahasan tingkat pusat.
“Semua yang dibutuhkan Batam sebenarnya sudah ada: lokasi, luas, dan potensi. Tinggal mengembangkan pelabuhannya dan memastikan kepastian hukum terjaga,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jika pengembangan pelabuhan dan kepastian hukum dapat diwujudkan, Batam bukan hanya menjadi pelabuhan besar, tetapi gerbang laut Indonesia menuju perdagangan dunia.
