Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, memberikan pandangannya mengenai optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun tersebut. Namun, Shinta menekankan bahwa realitas di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi.
Tantangan Struktural di Balik Optimisme Ekonomi
Meskipun iklim usaha menunjukkan perbaikan, Shinta Kamdani menggarisbawahi bahwa pelaku usaha masih membutuhkan kepastian yang lebih besar. “Kita harus jujur, masih banyak pekerjaan rumah. Ada perbaikan, ya. Tapi, dari sisi kepastian regulasi, hukum, dan konsistensi kebijakan, masih banyak yang perlu dibenahi,” ungkapnya dalam sebuah program diskusi ekonomi.
Situasi ini mendorong dunia usaha untuk mengadopsi sikap yang disebutnya sebagai cautious optimism atau optimisme yang berhati-hati. “Masih banyak ketidakpastian, sehingga kami tidak bisa mengatakan semuanya pasti akan baik-baik saja,” jelas Shinta.
Apindo sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di atas 5 persen, dengan kisaran antara 5 hingga 5,4 persen. Angka ini dianggap lebih mencerminkan kondisi ekonomi riil yang dihadapi saat ini.
Target 6 Persen: Sebuah Marathon Berat
Shinta mengakui bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Namun, ia menekankan bahwa pencapaian tersebut akan membutuhkan upaya ekstra yang signifikan. “Untuk menembus 6 persen, nothing is impossible, tapi itu seperti maraton yang sangat berat. Tidak mudah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa meskipun ada perbaikan yang terlihat pada kuartal IV tahun ini, sebagian besar didorong oleh momentum liburan Natal dan Tahun Baru, serta konsumsi saat Lebaran di kuartal I tahun depan. Namun, dorongan musiman ini dinilai belum cukup untuk mengatasi tantangan struktural yang lebih dalam.
Apresiasi dan Penantian Hasil Kebijakan Pemerintah
Dunia usaha memberikan apresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, termasuk stimulus ekonomi, pemberian insentif, serta pembentukan satuan tugas debottlenecking untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses bisnis. Meski demikian, Shinta menegaskan bahwa hasil dari upaya-upaya tersebut masih perlu dibuktikan. “Upaya pemerintah, baik stimulus, insentif, maupun satgas debottlenecking, hasilnya masih yet to be seen,” katanya.
Shinta mengungkapkan bahwa keluhan dari dunia usaha telah disampaikan selama bertahun-tahun, namun penyelesaiannya belum sepenuhnya tuntas.
Ketenagakerjaan: Kualitas Lebih Penting dari Kuantitas
Selain kepastian regulasi, persoalan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu tantangan terbesar yang belum terselesaikan. Regulasi ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut perhatian serius, termasuk terkait penetapan upah minimum yang hingga kini belum mencapai titik final.
Lebih lanjut, tantangan di sektor ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada jumlah lapangan kerja yang tersedia, tetapi juga pada kualitasnya. Shinta mencatat bahwa sekitar 59 hingga 60 persen tenaga kerja di Indonesia masih berada di sektor informal. Dominasi sektor informal ini mengindikasikan bahwa banyak pekerjaan yang belum masuk dalam kategori layak dan formal.
Kondisi ini diperparah oleh menurunnya daya serap tenaga kerja dari sektor investasi. Shinta menjelaskan bahwa dahulu, investasi senilai Rp 1 triliun dapat menyerap hampir 4.000 tenaga kerja. Namun, angka tersebut kini menurun drastis menjadi sekitar 1.200 tenaga kerja.
Fenomena ini menunjukkan bahwa investasi semakin padat modal dan membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi. Sayangnya, sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih berada pada kategori low-skill atau berketerampilan rendah.
Generasi Muda dan Kesenjangan Keterampilan
Tantangan paling serius terlihat pada kelompok usia muda. Shinta menyoroti bahwa angka pengangguran terbesar justru berada di kalangan Generasi Z, yang mencapai hampir 67 persen. “Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Program magang yang dijalankan oleh pemerintah dinilai sebagai langkah positif untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan kesiapan tenaga kerja. Namun, Shinta kembali menekankan bahwa kebijakan tersebut belum dianggap cukup untuk mengatasi akar permasalahan. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing dan menyerap peluang investasi yang semakin modern.
