Kondisi Darurat Bencana di Aceh
Bupati Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Pidie Jaya mengungkapkan bahwa mereka tidak lagi mampu menangani dampak banjir dan longsor akibat keterbatasan alat berat serta anggaran yang sangat terbatas. Banyak desa masih sulit diakses, dan stok bahan pokok seperti mi instan, minyak goreng, sarden, air bersih, hingga BBM sudah habis.
Dalam situasi ini, BNPB menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan dukungan maksimal. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung lokasi bencana dan menjanjikan alokasi anggaran untuk bantuan darurat.
Keluhan Bupati Aceh Timur
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, menyampaikan bahwa ada tiga kepala daerah di Aceh yang menyatakan tidak mampu lagi menangani dampak bencana. Ketiga bupati tersebut adalah Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.
Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah daerah menghadapi kendala besar, terutama minimnya alat berat dan keterbatasan anggaran. Bahkan alat berat milik daerah dalam kondisi rusak parah sehingga tidak bisa difungsikan.
“Walaupun daerah punya alat berat tapi kondisinya rusak berat, tidak bisa kita fungsikan. Kemudian dari sisi anggaran, tidak mungkin daerah yang punya anggaran BTT-nya hanya 2 miliar. Tapi saat ini seperti kondisi kami tersisa Rp800 juta,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tanpa bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak mungkin bisa menangani bencana ini sendiri. Ia juga menyampaikan bahwa dengan kondisi demikian, ia akan mengangkat bendera putih jika tidak ada bantuan tambahan.
Kekurangan Logistik dan Akses
Iskandar juga menyebutkan bahwa hingga kini masih ada desa yang belum bisa ditembus untuk diberi bantuan. Stok bahan pokok seperti mi instan, minyak goreng, dan sarden sudah habis. Bahkan, air mineral dan BBM tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga.
“Kita harus putar ke daerah kecamatan yang berjam-jam, sementara mereka tidak makan. Kalau stok beras saya punya hari ini, tapi Indomie tidak ada, minyak goreng tidak ada, sarden tidak ada,” katanya.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa pengungsi tidak memiliki gas untuk memasak, sehingga harus mengandalkan kayu. Namun, kayu yang tersedia basah dan sulit ditemukan.
Tanggapan BNPB
Menanggapi keluhan Bupati Aceh Timur, Kepala pusat data informasi komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Mahari, menyatakan bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin membantu pemerintah daerah dalam tanggap darurat bencana ini.
Abdul juga mengatakan bahwa pemerintah turut hadir langsung untuk membantu penanggulangan bencana ini. Buktinya, Presiden Prabowo Subianto terjun langsung ke lokasi untuk melihat sendiri kondisi bencana di Aceh pada Senin lalu.
“Bapak Presiden mengunjungi Aceh untuk menunjukkan bahwa pemerintah pusat juga tidak setengah-setengah dalam membantu pemerintah daerah upaya tanggap darurat ini, semua sumber daya juga Bapak Presiden sendiri menyampaikan secara maksimal akan diserahkan,” ujar Abdul.
Bantuan dari Presiden
Saat kunjungan langsung itu, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah pusat bakal menghemat anggaran untuk memberikan bantuan kepada warga desa dan kecamatan yang terdampak bencana.
“Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita,” ucapnya.
Selain itu, kata Prabowo, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalur yang putus hingga jembatan-jembatan yang rusak.
Data Korban dan Kerusakan
Hingga kini, korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh masih terus bertambah. Berdasarkan data sementara terakhir, korban meninggal dunia 156 orang dan terluka mencapai 1.838 jiwa.
Bencana ini melanda 18 kabupaten/kota di Aceh beberapa waktu lalu dan menyebabkan 955.322 jiwa atau 214.940 kepala keluarga (KK) terdampak.
“Dari data sementara, korban luka ringan berjumlah 1.435 orang, luka berat 403 orang, meninggal dunia 156 orang, dan 181 orang masih dinyatakan hilang,” kata Jubir Posko Komando Kantor Gubernur Aceh, Murthalamuddin.
Sementara berdasarkan data di Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, jumlah pengungsi hingga Senin mencapai 478.847 jiwa yang tersebar di 828 titik pengungsian di seluruh wilayah terdampak.
Kerusakan Fasilitas Umum
Selain korban jiwa, musibah itu juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum, yakni 138 unit perkantoran, 50 unit tempat ibadah, 161 unit sekolah, 4 unit pondok pesantren.
Kemudian untuk kerusakan infrastruktur antara lain ada 295 titik jalan dan 146 unit jembatan. Sedangkan kerugian harta benda masyarakat ada 71.385 unit rumah, 182 ekor ternak, hingga lahan pertanian seperti 139.444 hektare sawah, dan 12.012 hektare kebun.
Kapal Basarnas Bawa Bantuan 15 Ton Logistik
Kapal Negara (KN) SAR Purworejo yang berasal dari pangkalan Batam di bawah Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tanjungpinang resmi di-BKO-kan atau dikirim ke Aceh, untuk mendrop personel sekaligus membawa logistik guna membantu penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh.
Kasi Sumber Daya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Eko Suprianto, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengisian bahan bakar dan air di Pelabuhan Ulee Lheue.
Selain itu, kapal juga mengangkut berbagai bantuan dari pemerintah dan masyarakat yang disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Logistik tersebut nantinya akan dibawa menuju Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe, sebelum didistribusikan ke daerah-daerah terdampak banjir.
“Membawa logistik lebih kurang estimasi 15 ton, berupa beras, mie instan, kemudian 3 ambulans beserta medis, termasuk satu mobil tangki air, terus perlengkapan lainnya yang akan diturunkan di Lhokseumawe,” ujar Eko di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.
Bantuan yang dibawa KN SAR Purworejo itu merupakan hasil koordinasi lintas instansi, termasuk dukungan dari masyarakat.
Eko mengatakan, hal ini menunjukkan kepedulian bersama terhadap warga yang kini sedang berjuang menghadapi dampak banjir.
Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa kapal tidak menerima penumpang dari masyarakat umum.
“Kami mohon maaf tidak bisa mengakomodir warga yang ingin ikut, karena prioritas utama adalah logistik. Bantuan ini sangat dibutuhkan masyarakat di lokasi bencana,” kata Eko.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil agar distribusi bantuan berjalan maksimal dan tidak terkendala kapasitas kapal.
Dengan demikian, seluruh logistik yang sudah dipersiapkan dapat segera sampai ke tangan warga yang membutuhkan.
