JAKARTA, Alreinamedia.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi meluncurkan lima buku pedoman teknis dan kajian strategis karya Kedeputian Bidang Geofisika di Auditorium Kantor BMKG Pusat, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Peluncuran tersebut ditujukan untuk memperkuat sistem mitigasi bencana gempa bumi serta menjadi rujukan ilmiah dalam pembangunan infrastruktur nasional yang tangguh.
Agenda peluncuran dihadiri langsung oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, serta jajaran pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan tata ruang.
Lima Panduan Ilmiah Berbasis Sains dan Pemetaan Seismik
Kelima publikasi ilmiah yang diterbitkan BMKG tersebut disusun sebagai acuan teknis bagi pemerintah daerah, akademisi, perencana tata ruang, hingga sektor konstruksi. Adapun judul kelima buku tersebut meliputi Pedoman Mikrozonasi Seismik Berbasis Metode Geofisika Permukaan, Pedoman Analisis Bahaya Gempa Probabilistik, serta Pedoman Monitoring Getaran Seismik pada Gedung.
Selain tiga pedoman teknis pengukuran dan pemantauan bangunan tersebut, BMKG turut merilis buku Atlas Mikrozonasi serta buku Potensi dan Dampak Gempa Bumi Megathrust Indonesia. Melalui kajian megathrust tersebut, para peneliti memetakan potensi ancaman sekaligus skenario dampak dari sedikitnya 14 segmen zona megathrust yang membentang di perairan Indonesia.
Dorong Sinergi Perencanaan Infrastruktur Tahan Gempa
Penerbitan lima buku geofisika ini menegaskan langkah transformasi sains menjadi kebijakan kesiapsiagaan di lapangan. Data mikrozonasi dan analisis bahaya gempa probabilistik diharapkan membantu pemerintah daerah menyusun aturan zonasi pembangunan serta standar ketahanan struktur gedung bertingkat maupun fasilitas publik vital.
Sinergi antara BMKG dan BNPB bersama pemerintah daerah menjadi fondasi penting agar informasi ilmiah mengenai risiko kegempaan tidak berhenti pada tataran kajian akademik, melainkan benar-benar diterjemahkan ke dalam edukasi masyarakat dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
