ALREINAMEDIA.COM, BATAM – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta direksi dan manajemen PT PLN Batam menghitung serta mengevaluasi ulang rencana skema kompensasi atas insiden pemadaman listrik total atau blackout yang sempat melumpuhkan berbagai sektor vital di Pulau Batam.
Desakan tersebut disampaikan menyusul banyaknya pengaduan dan aspirasi masyarakat pelanggan. Pengadu berasal dari kalangan rumah tangga, industri perhotelan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengaku mengalami kerugian materiil akibat operasional terhenti secara tiba-tiba. Dalam laporan yang diterima, pemadaman disebut terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Ombudsman menilai rumusan formula ganti rugi yang tengah dirancang PLN Batam belum mencerminkan asas keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas terhadap kerugian riil yang ditanggung masyarakat. Karena itu, lembaga tersebut meminta skema kompensasi ditinjau kembali dengan mempertimbangkan dampak yang dialami pelanggan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri menyampaikan bahwa penyediaan tenaga listrik merupakan layanan publik primer yang berperan penting bagi perekonomian Batam, termasuk kawasan industri dan perdagangan bebas. Ombudsman juga merujuk pada regulasi perlindungan konsumen dan standar pelayanan ketenagalistrikan nasional, yang mewajibkan penyedia jasa bertanggung jawab memberikan kompensasi yang layak ketika terjadi kegagalan sistemik dalam penyaluran daya listrik.
Selain meminta kejelasan skema kompensasi, Ombudsman Kepri mendesak PLN Batam membuka hasil audit teknis kepada publik secara transparan. Audit tersebut diminta mencakup mitigasi keandalan pembangkit, pengawasan jaringan transmisi bawah laut, serta ketersediaan cadangan daya siaga.
Ombudsman menilai perbaikan mendasar diperlukan agar pemadaman massal serupa tidak terulang. Keandalan pasokan juga menjadi perhatian dalam pemberitaan mengenai kesiagaan tim reaksi cepat PLN Batam menghadapi cuaca ekstrem.
Masyarakat Batam kini menantikan langkah konkret PLN Batam dalam menanggapi tuntutan evaluasi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap keandalan pasokan listrik di daerah tersebut.
