KUPANG – Diskusi Pemerintah Kota Kupang dan BPJS Ketenagakerjaan tentang penyelenggara jaminan sosial Ketenagakerjaan di Kota Kupang. Berlokasi di lantai 2 meeting room Semau-Adonara, Harper Hotel Convention Kupang, Kamis (15/06/2023).
BPJS ketenagakerjaan bersama pemerintah Kota Kupang membuat komitmen agar di kota kupang dapat terselenggarakan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan untuk semua pekerja di semua kalangan baik dari tingkat pemerintah daerah hingga RT dan RW dan seluruh pekerja tanpa terkecuali di Kota Kupang.
Kegiatan diskusi tersebut dibuka oleh pejabat walikota kupang George M. Hadjoh. Dalam pembukaan diskusi, george menyampaikan bahwa berbicara tenaga kerja berarti berbicara tentang data, Sehingga dalam melaksanakan pekerjaan suatu data itu sangat diperlukan. Data adalah nadi yang menghubungkan antara satu simpul dengan simpul yang lain, oleh karena itu baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan di kota Kupang harus mencatat secara baik tentang data. Ada sekitar 19.000 angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan di kota Kupang maka perlu kita berpikir untuk membuka lapangan kerja yang bisa dikerjakan, tambah George pejabat walikota kupang.
George pun menambahkan bahwa tidak ada pilihan lain karena sekarang kita harus mengunakan data digitalisasi untuk mempermudah pekerjaan, sehingga perlu merapikan data tenaga kerja apabila nantinya ada aplikasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang harus menjadi prioritas.
Pentingnya semua tenaga kerja dalam menggunakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ialah agar menjadi tabungan masa depan, apabila terjadi resiko kerja dalam pekerjaan maka sudah disiapkan tabungan masa depan untuk keluarga atau ahli waris.
Berbicara tenaga kerja berarti kita sedang berpikir untuk manusia sehingga mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ungkap george.
Dalam diskusi tersebut turut hadir mendampingi pejabat walikota kupang yaitu assisten II dan assisten III walikota kupang, serta kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang kupang Christian Sianturi.
“Kita perlu diskusikan hal – hal teknis yang bisa diprodukan agar dapat meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kota kupang yang menurut data masih 23 persen yang menjadi peserta, sehingga kita upayakan agar seluruh pekerja di kota kupang bisa mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap Christian selaku kepala BPJS Ketenagakerjaan Kupang.
Poin penting dalam diskusi tersebut diatas yakni BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah kota kupang akan berupaya agar dapat terbentuknya suatu Peraturan atau Produk Hukum yang dapat memberikan jaminan sosial untuk semua kalangan pekerja di kota kupang.
Penulis : Marcho
