Perubahan Anggaran APBD Kota Surabaya
Anggaran APBD Kota Surabaya dipastikan mengalami penurunan sebesar Rp 730 miliar akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah kota untuk tetap menjaga kelancaran program pembangunan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan strategi dan inovasi untuk menutup defisit anggaran yang terjadi. Dengan demikian, berbagai program pembangunan dapat tetap berjalan secara optimal meskipun ada pengurangan anggaran.
“Jadi tahun 2026 itu berkurang Rp 730 miliar. Karena itu kami harus melakukan inovasi, seperti kami lakukan pembiayaan jangka panjang, itu sebenarnya inovasi yang kami lakukan,” ujar Eri pada Minggu (12/10).
Strategi Pembiayaan Jangka Panjang
Salah satu strategi yang digunakan adalah skema pembiayaan jangka panjang. Skema ini dipilih agar pembangunan di Surabaya tetap berjalan tanpa terganggu oleh kurangnya anggaran. Pembangunan yang dilakukan lebih awal pada 2026 dinilai lebih efisien dibandingkan jika dilakukan bertahap hingga 2029.
“Ketika ada pekerjaan yang selesai 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan 2026, selisihnya Rp 50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil, itu yang pertama,” jelas Eri.
Selain efisiensi, ia juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur akan berdampak positif terhadap kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Contohnya adalah wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip yang sedang dilakukan proyek perbaikan jalan.
“Ketika ada pekerjaan jalan seperti Wiyung, diversi Gunungsari, dan Banyu Urip, maka 2028, NJOP-nya akan naik sekitar Rp 500 miliar, itu untuk lokasi-lokasi yang sudah menjadi besar,” tambahnya.
Optimasi Aset Daerah
Selain skema pembiayaan jangka panjang, Pemkot Surabaya juga berupaya mengoptimalkan aset daerah. Aset-aset yang sebelumnya tidak terpakai dihidupkan kembali untuk kepentingan masyarakat, seperti disewakan atau digunakan untuk padat karya.
“Agar ada pemasukan. Rp 730 miliar ini juga bukan hal yang kecil. Lalu opsen juga ada rumusan sendiri, meskipun kita diberikan 66 persen, sejatinya tidak jauh dari 30 persen,” lanjut Eri.
Perkiraan Pendapatan 2026
Dengan perhitungan tersebut, Pemkot Surabaya memperkirakan pendapatan 2026 akan berkurang hingga Rp 1 triliun. Namun, Eri memastikan berbagai program prioritas, terutama pada sektor pendidikan, akan tetap berjalan.
“Kalau dihitung (opsen pajak) cuma 35 persen, karena ada lagi peraturan yang mengatur bagaimana untuk pemerataan. Sehingga walaupun 66 persen, dapatnya seperti tahun kemarin hanya naik Rp 200 miliar. Sehingga ini yang harus kita tutup,” pungkasnya.
