Alreinamedia.com-Natuna, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 18.110 pulau, di mana luas wilayah teritorialnya 3,1 juta km² dan wilayah perairannya 5,8 juta km². Geografi yang luas ini membuat Indonesia memiliki wilayah yang bersinggungan dengan banyak negara.
Indonesia memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Timur Leste, dan Papua Nugini sepanjang 3092,8 km. Sementara itu, wilayah lautnya berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timur Leste, Palau, dan Papua Nugini. Perbatasan Laut ini mencakup 92 pulau kecil terdepan termasuk Kabuapaten Natuna.
Dengan jumlah kawasan perbatasan yang besar, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan menyejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun, paradigma masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan daerah terluar membuat pembangunannya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat.
Padahal 5 Pilar percepatan pembangunan yang di wacanakan oleh Presiden Jokowi untuk Natuna yang akan direalisasikan pada tahun 2019 itu di antaranya pertahanan keamanan, perikanan, minyak-gas, pariwisata, dan lingkungan hidup kini akan menjadi kenangan.
Alih-alih berharap mendapatkan infrastruktur yang memadai oleh masyarakat Natuna, malahan kini hanya satu program percepatan di Natuna yang sepertinya terwujud yaitu pembangunan sistem pertahanan dan keamanan.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh awak media ini, baik dari infrastruktur Transportasi di wilayah Perbatasan Indonesia yaitu Natuna, masih sangat kurang dibandingkan diwilayah lainnya. Padahal di saat Presiden Jokowi hadir dalam meresmikan Bandar Udara Ranai, Jokowi menuturkan, bahwa Bandar Udara Ranai, akan di Kelola oleh Kementrian Perhubungan dan Lanud Raden Sadjad, sehingga membuat Pemerintah Kabupaten Natuna Gigit Jari mendapatkan PAD dari Bandar Udara Ranai dan hanya bisa meratapi tingginya angka traportasi Udara saat ini Hingga 2,7 juta sekali Flight menuju Batam. Padahal pembangunan ruang tunggu tersebut dibangun menggunakan APBD Natuna yang mana nilainya hingga Milyaran Rupiah.
Belum lagi persoalan kelistrikan yang mana saat ini, hanya digunakan oleh Daya Rumah tangga saja, pasukan listrik Natuna masih tergolong minim, sebab dari beberapa bulan kebelakang hingga saat ini, daya listrik yang hanya di gunakan oleh rumahan, masih merasakan pemadaman listrik. Lalu bagaimana Industri akan masuk ke Natuna dengan daya listrik seperti ini ?
Oleh karena itu, untuk dapat menghadirkan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan, Pemerintah melalui BNPP seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam perumusan dan pengambilan keputusan dan juga Pemerintah Daerah harus aktif mengejar bola ke Pemerintah Pusat, sehingga kebijakan tidak terjebak pada keinginan pemerintah saja, tetapi juga mengakomodir keinginan masyarakat. Selain itu, perlu dijajaki pula potensi pengembangan kerjasama pengelolaan perbatasan dengan negara tetangga yang selama ini masih berfokus pada aspek keamanan, dilebarkan ke aspek kesejahteraan dan sosial-budaya. Dengan demikian, kepentingan keamanan, kesejahteraan, dan sosial-budaya kawasan perbatasan akan dapat dipenuhi secara bersama. (Arizki)
Redaktur: Ali
