Dilema Kesejahteraan Dosen: Antara Tuntutan Mutu dan Realitas Gaji
Peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia terus menjadi prioritas. Berbagai upaya reformasi digalakkan, mulai dari mendorong akreditasi unggul, peningkatan publikasi internasional, hingga penguatan reputasi global. Namun, di balik tuntutan-tuntutan ambisius ini, terselip sebuah paradoks yang membayangi, yaitu kesejahteraan dosen yang dinilai masih tertinggal. Fondasi utama peningkatan mutu pendidikan tinggi, yakni para tenaga pendidik profesional, justru belum mendapatkan penguatan yang memadai dari sisi kesejahteraan.
Menyadari kompleksitas ini, pemerintah tengah mempersiapkan reformasi sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema single salary yang digagas mulai berlaku pada tahun 2026. Bersamaan dengan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, melalui Menteri Brian Yuliarto, telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. Regulasi ini disambut baik karena berupaya menyatukan berbagai kebijakan yang selama ini terfragmentasi terkait profesi dosen.
Secara normatif, peraturan baru ini menjanjikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi profesi, karier, dan penghasilan dosen dalam satu kerangka yang terpadu. Negara menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat profesionalisme dosen sebagai tulang punggung mutu pendidikan tinggi. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana kebijakan ini benar-benar akan memperkuat fondasi mutu pendidikan tinggi, atau sekadar menjadi penataan administrasi semata.
Fondasi Mutu Pendidikan Tinggi: Beban Tridarma vs. Kesejahteraan yang Terfragmentasi
Selama ini, tolok ukur mutu pendidikan tinggi sering kali berfokus pada indikator tata kelola, akreditasi, dan capaian institusional. Padahal, semua indikator tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada kinerja akademik para dosen. Tugas mulia mengajar, melakukan penelitian inovatif, dan mengabdi kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi) adalah inti dari seluruh upaya peningkatan mutu.
Ketika beban Tridarma terus meningkat dan tuntutan profesionalisme semakin tinggi, namun sistem kesejahteraan dosen berjalan timpang, tidak selaras, dan belum kokoh, maka upaya peningkatan mutu berisiko dibangun di atas fondasi yang rapuh. Akar permasalahan utama terletak pada desain sistem kesejahteraan dosen yang belum memiliki keselarasan secara nasional.
Dosen yang berada di perguruan tinggi negeri (PTN) berstatus satuan kerja (satker) umumnya masih menerima tunjangan kinerja. Sementara itu, dosen di PTN berstatus badan layanan umum (BLU) dan PTN berstatus badan hukum (BH) menerima remunerasi yang sangat bergantung pada kinerja institusi masing-masing. Di luar skema tersebut, terdapat pula tunjangan jabatan fungsional yang nilainya relatif kecil dan cenderung stagnan.
Meskipun Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025 telah menegaskan hak dosen atas berbagai bentuk penghasilan, peraturan ini belum sepenuhnya mampu menjawab ketimpangan yang ada antarstatus PTN. Ketimpangan ini bukanlah semata-mata persoalan kinerja individu, melainkan lebih merupakan konsekuensi dari desain kebijakan yang belum terintegrasi. Akibatnya, dosen dengan beban Tridarma dan jabatan fungsional yang setara bisa saja menerima besaran penghasilan yang berbeda secara signifikan, hanya karena perbedaan status kelembagaan perguruan tinggi tempat mereka mengabdi.
Ketimpangan Kesejahteraan: Analisis Perbandingan dan Implikasi Jangka Panjang
Dalam praktik di lapangan, perbedaan status kelembagaan ini menciptakan jurang yang nyata. Dosen PNS yang memulai karier di PTN satker berpotensi mendapatkan tunjangan kinerja yang jumlahnya bisa mencapai sekitar Rp3 juta per bulan. Di sisi lain, di beberapa PTN BLU, dosen dengan beban kerja yang serupa mungkin hanya menerima remunerasi yang berkisar ratusan ribu rupiah. Ketidakselarasan ini menunjukkan bahwa belum ada standar nasional yang jelas mengenai kesejahteraan dosen.
Situasi ini semakin diperparah dengan masih berlakunya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dosen. Nominal tunjangan untuk jenjang jabatan fungsional, mulai dari Asisten Ahli hingga Guru Besar, hampir tidak mengalami perubahan signifikan selama hampir dua dekade. Sementara itu, biaya hidup terus meningkat dan tuntutan profesionalisme juga semakin tinggi. Konsekuensinya, jabatan akademik yang seharusnya menjadi simbol keahlian dan ruh profesi dosen belum sepenuhnya dijadikan basis utama untuk perhitungan kesejahteraan.
Ketimpangan ini semakin terlihat jelas ketika tunjangan fungsional dosen dibandingkan dengan profesi ASN lain yang berbasis keilmuan. Sebagai contoh, di jenjang tertinggi, seorang Guru Besar hanya menerima tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp1.350.000 per bulan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan widyaiswara ahli utama yang menerima Rp2.040.000, atau peneliti ahli utama yang bahkan mencapai Rp5.200.000. Padahal, dosen memiliki mandat Tridarma yang mencakup tiga aspek penting: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam konteks regional Asia Tenggara, posisi dosen Indonesia juga terlihat kurang kompetitif. Berbagai data kompilasi ketenagakerjaan menunjukkan bahwa rata-rata gaji dosen di Indonesia berkisar pada angka Rp3 juta per bulan, yang menempatkannya sebagai yang terendah di kawasan. Sebagai perbandingan, dosen di Malaysia dapat memperoleh penghasilan sekitar Rp18 juta, di Thailand sekitar Rp21 juta, dan di Singapura bahkan bisa mencapai lebih dari Rp80 juta per bulan. Ketertinggalan yang signifikan ini menimbulkan risiko jangka panjang bagi daya tarik profesi akademik di Indonesia, serta kemampuan negara untuk mempertahankan sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang pendidikan tinggi.
Reformasi Sistem Penggajian dan Tantangan Implementasi
Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025 juga mengamanatkan percepatan layanan melalui pendelegasian kewenangan pengangkatan jabatan fungsional. Dari perspektif tata kelola, langkah ini patut diapresiasi karena berpotensi menyederhanakan birokrasi. Namun, percepatan administratif ini tidak serta merta akan mewujudkan keadilan kesejahteraan jika tidak disertai dengan penyelarasan desain penghasilan yang mencakup seluruh status PTN.
Di sisi lain, agenda single salary ASN yang sedang dipersiapkan menuntut kehati-hatian ekstra. Penyederhanaan struktur gaji yang terencana dalam skema ini berpotensi menimbulkan benturan dengan realitas penghasilan dosen yang saat ini terdiri dari berbagai macam tunjangan dan remunerasi. Tanpa desain yang cermat dan peka terhadap karakteristik unik profesi akademik, reformasi gaji ASN justru berisiko melemahkan posisi jabatan fungsional dosen yang selama ini telah ada.
Penting untuk digarisbawahi bahwa kesejahteraan dosen tidak identik dengan kemewahan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah terkait dengan kepastian hidup, rasa aman profesional, dan dukungan yang memadai, agar para dosen dapat mengajar dengan penuh konsentrasi, melakukan penelitian secara serius, dan membimbing mahasiswa dengan penuh dedikasi dan makna. Tanpa adanya kepastian dan dukungan tersebut, sangat sulit untuk mengharapkan adanya lompatan mutu yang signifikan dalam pendidikan tinggi nasional.
Oleh karena itu, implementasi Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025 haruslah disertai dengan langkah-langkah lanjutan yang lebih berani dan komprehensif. Langkah-langkah tersebut meliputi:
* Penyelarasan Nasional Skema Kesejahteraan Dosen: Mendesain sistem kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh dosen, tanpa memandang status kelembagaan PTN.
* Revisi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007: Menyesuaikan nilai tunjangan jabatan fungsional agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi dan tuntutan profesionalisme saat ini.
* Penegasan Jabatan Fungsional sebagai Basis Penghasilan Utama: Mengembalikan peran jabatan fungsional sebagai indikator keahlian dan kontribusi akademik yang berdampak langsung pada besaran penghasilan.
Negara tidak bisa menuntut kualitas akademik kelas dunia dari para dosen yang hidup dalam ketidakpastian kesejahteraan. Jika fondasi kesejahteraan ini terus diabaikan, maka mutu pendidikan tinggi nasional akan terus berdiri di atas pijakan yang rapuh, yang pada akhirnya akan merugikan masa depan bangsa.
