Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Komisi I, Endipat Wijaya, menuai kontroversi setelah melontarkan pernyataan yang dianggap meremehkan aksi penggalangan dana oleh relawan untuk korban banjir bandang di Sumatra. Pernyataan ini diduga kuat ditujukan kepada Ferry Irwandi, seorang tokoh yang berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp10 miliar dalam waktu singkat untuk membantu para korban.
Pernyataan Endipat Wijaya muncul dalam sebuah rapat bersama Komdigi di ruang Komisi I DPR, Jakarta. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama Ferry Irwandi, publik dengan cepat mengaitkan sindiran tersebut dengan aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh Ferry. Endipat Wijaya menekankan bahwa kontribusi negara dalam penanganan bencana jauh lebih besar dibandingkan dengan sumbangan individu.
“Orang per orang cuman nyumbang 10 miliar, negara sudah triliun-triliun,” ujarnya, merujuk pada besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk penanggulangan bencana.
Politisi dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pemerintah telah hadir sejak awal dalam menangani bencana di Sumatra. Ia membantah anggapan bahwa pemerintah tidak turun tangan dan menyoroti upaya pemerintah dalam membangun berbagai fasilitas darurat untuk membantu para korban.
“Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ungkap Endipat, mengklaim bahwa kinerja pemerintah dalam penanganan bencana sudah sangat baik.
Endipat juga menyindir pihak-pihak yang menurutnya hanya datang sekali dan seolah-olah paling berjasa dalam membantu korban bencana. Ia membandingkan besaran bantuan dari individu dengan dana yang digelontorkan oleh negara, dengan menyatakan bahwa nominal miliaran rupiah dari pihak perorangan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran pemerintah.
Pernyataan Endipat Wijaya ini kemudian viral dan menuai kecaman dari warganet. Banyak yang menyayangkan sikap sang legislator yang dianggap kurang menghargai inisiatif warga dalam membantu penanganan bencana. Akibat hujatan yang membanjiri akun media sosialnya, Endipat Wijaya dilaporkan telah mengunci akun Instagram pribadinya.
Reaksi warganet terhadap pernyataan Endipat Wijaya sangat beragam, namun sebagian besar menunjukkan kekecewaan dan ketidaksetujuan. Berikut beberapa contoh komentar yang muncul di media sosial:
Kritik atas Kurangnya Apresiasi: Banyak warganet yang mengkritik Endipat karena dianggap tidak memberikan apresiasi terhadap upaya relawan dan masyarakat yang telah berinisiatif membantu korban bencana. Mereka berpendapat bahwa setiap bantuan, sekecil apapun, tetaplah berarti bagi mereka yang membutuhkan.
- “Berisiikkkkk bapak yang penting rakyat bantu paaakkk , please respect dulu deh,” tulis seorang warganet.
Pertanyaan tentang Kinerja DPR: Sejumlah warganet mempertanyakan kinerja DPR dan mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut untuk membantu korban bencana. Mereka merasa bahwa pernyataan Endipat Wijaya justru menunjukkan ketidakpedulian terhadap penderitaan rakyat.
- “ente aja digaji sama Rakyat bungggg, apa yg kau sombongkan bung,? ini udah bukti jelas kalo pemerintahan dpr ini udah gk sehat , faktosss bungggg,” komentar seorang pengguna media sosial.
Sindiran Balik: Beberapa warganet melontarkan sindiran balik kepada Endipat Wijaya, menyinggung bahwa gaji yang diterimanya sebagai anggota DPR berasal dari uang rakyat. Mereka mempertanyakan mengapa Endipat justru meremehkan bantuan yang diberikan oleh rakyat kepada sesama.
- “Lagian 10 miliar itu sumbangan dari rakyat ke rakyat , lu aja di gaji pakek duit rakyat,” tulis seorang warganet.
Dukungan untuk Relawan: Banyak warganet yang memberikan dukungan kepada para relawan dan individu yang telah berinisiatif menggalang dana dan memberikan bantuan kepada korban bencana. Mereka menganggap bahwa aksi tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas sosial yang patut diapresiasi.
Kritik terhadap Pemerintah: Sebagian warganet juga mengkritik pemerintah karena dianggap kurang responsif dalam menangani bencana. Mereka merasa bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para korban.
Kontroversi ini menyoroti pentingnya apresiasi terhadap setiap upaya bantuan, baik dari pemerintah maupun individu, dalam penanganan bencana. Selain itu, kejadian ini juga memicu perdebatan tentang peran dan tanggung jawab wakil rakyat dalam membantu masyarakat yang terkena musibah.
