Alreinamedia.com- Natuna, , Isu rangkap jabatan kembali mencuat di Kabupaten Natuna. Sosok Hadi Candra kini menjadi sorotan publik setelah terungkap dirinya memegang dua posisi strategis sekaligus sebagai Koordinator Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) dan tenaga ahli Fraksi Partai Golkar di DPRD Natuna.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Natuna, Edi Prioto, pada Jumat (23/5/2025). Ia membenarkan bahwa Hadi Candra telah menjadi tenaga ahli sejak awal masa jabatan DPRD yang baru, dan berhak menerima gaji sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Ya, benar. Beliau sudah masuk sebagai tenaga ahli fraksi dan sesuai aturan, berhak menerima honor,” kata Edi.
Namun, fakta ini memicu pertanyaan serius. Bagaimana bisa satu orang bekerja di eksekutif dan legislatif sekaligus, di tengah wacana efisiensi anggaran yang kerap digaungkan pemerintah daerah?
Yang lebih mencurigakan, hingga berita ini diterbitkan, baik Hadi Candra, Sekretaris Daerah (Sekda), maupun Kepala Bagian Hukum Pemkab Natuna belum memberikan tanggapan resmi meskipun sudah di konfirmasi awak media ini. Diamnya para pejabat ini justru memperkuat kesan bahwa ada hal yang sengaja ditutup-tutupi dari publik.
Sorotan tajam juga datang dari masyarakat. Gunawan, warga Natuna, dengan tegas meminta pemerintah untuk lebih terbuka, terutama soal dokumen pengangkatan TP2D yang dinilai terlalu tertutup.
“SK TP2D itu bukan rahasia negara. Kalau memang tujuannya membantu bupati, kenapa mesti disembunyikan? Transparansi itu bukan pilihan, itu kewajiban. Jangan berdalih efisiensi tapi malah bikin masalah baru,” ujar Gunawan, Sabtu (24/5/2025).
Situasi ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola pemerintahan di Natuna. Saat rakyat diminta berhemat dan menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang sulit, justru muncul potensi pemborosan anggaran melalui praktik rangkap jabatan yang sarat konflik kepentingan.
Publik menuntut kejelasan. Bukan hanya soal posisi Hadi Candra, tapi juga soal komitmen pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Karena pada akhirnya, kepercayaan masyarakat dibangun bukan dengan retorika, tapi dengan keteladanan. (Arizki)
