Fokus Pembangunan di Desa Penghasil Pajak
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memprioritaskan program pembangunan pada tahun 2026 di desa-desa yang menjadi penyumbang pajak terbesar bagi daerah. Fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, khususnya di kawasan industri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Kami akan utamakan pembangunan di desa yang menjadi pusat industri. Kalau ada pabrik di sana, maka desa itu harus dibangun sampai tuntas,” ujarnya dalam keterangan di Bandung, Selasa, 14 Oktober 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan bertajuk “Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe” yang digelar di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta. Dalam kesempatan itu, Dedi menyoroti ketimpangan antara besarnya kontribusi ekonomi desa terhadap pajak daerah dengan kondisi fasilitas publik di wilayah tersebut.
Menurut Dedi, selama ini banyak desa di Jawa Barat menjadi pusat aktivitas industri sekaligus penyumbang pajak besar, namun kondisi infrastruktur dan layanan dasarnya masih tertinggal. “Desa menghasilkan pajak, tapi kantor desanya belum layak, jalan rusak, lingkungan tidak tertata, sementara warganya masih kesulitan akses pendidikan dan gizi,” ujarnya.
Ia menilai ketimpangan tersebut muncul akibat kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri. Meski desa berperan besar dalam menopang ekonomi daerah, banyak warganya yang belum menikmati hasil pembangunan secara adil.
Dedi juga menyinggung hubungan antara pemerintah desa dan perusahaan yang kerap diwarnai ketegangan. Hal ini kerap muncul ketika pemerintah desa meminta dukungan dana untuk kegiatan sosial atau keagamaan, sementara perusahaan dinilai kurang berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan sekitar.
“Desa penghasil pajak seharusnya bersih, berkembang, dan setara dengan kondisi industrinya. Jangan sampai warga di sekitar pabrik justru menganggur atau hidup dalam kondisi kurang layak,” ujar Dedi.
Sebagai bentuk langkah nyata, Dedi menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke kantor pajak untuk memastikan besaran kontribusi setiap desa terhadap pendapatan daerah. Langkah ini dilakukan agar data yang diperoleh akurat dan bisa dijadikan dasar kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Hasilnya akan kami umumkan secara terbuka. Ini agar desa-desa yang berkontribusi besar mendapat perhatian dan prioritas pembangunan,” ucapnya.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan berbasis keadilan fiskal, di mana distribusi manfaat pembangunan akan disesuaikan dengan besarnya kontribusi ekonomi dari masing-masing wilayah. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan industri dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Dedi berharap langkah ini dapat memperkuat sinergi antara dunia industri dan komunitas desa, sehingga tercipta pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan bahwa kemajuan Jawa Barat tidak hanya ditentukan oleh sektor industri, tetapi juga oleh kesejahteraan warga di sekitar kawasan tersebut.
Dengan memprioritaskan desa penghasil pajak dalam pembangunan 2026, Pemprov Jabar berupaya menghadirkan keadilan ekonomi di tingkat akar rumput. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat diharapkan menjadi langkah nyata menuju pemerataan kesejahteraan.
Kebijakan ini juga diharapkan menjadi momentum baru bagi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk menata ulang hubungan antara industri dan masyarakat desa secara lebih manusiawi, transparan, dan berkeadilan.
