Wacana Penghentian Insentif Kendaraan Listrik: Ancaman Ganda bagi Transisi Energi dan Fiskal Negara
Jakarta – Wacana untuk menghentikan insentif yang selama ini diberikan kepada kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) berpotensi menimbulkan dua ancaman besar bagi Indonesia. Pertama, hal tersebut dapat menghambat laju transisi energi yang sedang digalakkan pemerintah. Kedua, penghentian insentif ini dikhawatirkan justru akan menambah beban fiskal negara, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi.
Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talattov, menyuarakan keprihatinannya terkait wacana tersebut. Ia menekankan bahwa momentum pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia saat ini berada pada fase yang sangat krusial. Data menunjukkan adanya tren positif yang signifikan. Sebagai contoh, selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2026, tercatat sebanyak 234.136 transaksi pengisian daya kendaraan listrik, dengan total konsumsi listrik mencapai 5.619 Mega Watt hour (MWh). Angka ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan peralihan masyarakat menuju moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
“Penggunaan kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif, bahkan selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2026, tercatat 234.136 transaksi pengisian daya dengan total konsumsi listrik mencapai 5.619 Mega Watt hour (MWh). Hal itu mencerminkan meningkatnya peralihan energi transportasi ke sumber yang lebih bersih. Namun saat ini pasar EV nasional berada pada fase krusial,” ujar Abra dalam sebuah keterangan tertulis pada Selasa, 20 Januari.
Menjaga Momentum untuk Mengurangi Ketergantungan pada BBM
Abra Talattov berpendapat bahwa momentum pertumbuhan EV yang telah terbentuk ini sangat penting untuk dijaga. Jika momentum ini terhenti, Indonesia berisiko kembali memperdalam ketergantungannya pada bahan bakar minyak (BBM) yang harganya fluktuatif dan memiliki dampak lingkungan yang lebih besar.
“EV punya peran strategis untuk mengurangi konsumsi energi fosil. Jika momentumnya terhenti, tekanan terhadap subsidi energi justru bisa semakin besar,” tegas Abra.
Perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia memang patut diapresiasi. Sepanjang tahun 2023, penjualan mobil listrik secara wholesale (penjualan dari pabrik ke dealer) mencapai 103.931 unit. Angka ini melonjak drastis sekitar 141 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kendaraan listrik kini mulai diterima oleh masyarakat luas, bahkan berhasil merebut hampir 13 persen pangsa pasar otomotif nasional.
Pengembangan EV Lebih dari Sekadar Penjualan
Penting untuk dipahami bahwa pengembangan ekosistem kendaraan listrik tidak hanya terbatas pada peningkatan angka penjualan. Abra Talattov menekankan bahwa pengembangan EV mencakup berbagai aspek krusial lainnya. Ini meliputi penguatan industri otomotif nasional agar mampu memproduksi kendaraan listrik secara lokal, percepatan hilirisasi industri nikel yang menjadi bahan baku utama baterai kendaraan listrik, perluasan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pengisian daya, serta jaminan keandalan pasokan listrik dari PLN agar tidak terjadi pemadaman yang mengganggu operasional kendaraan listrik.
Tekanan Eksternal dan Perlindungan Anggaran Negara
Di samping tantangan internal, Indonesia juga menghadapi tekanan dari faktor eksternal yang tidak dapat diabaikan. Ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan dunia berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Kenaikan harga minyak ini secara langsung akan berdampak pada naiknya harga BBM di dalam negeri, yang pada akhirnya akan membengkakkan anggaran subsidi energi yang harus ditanggung oleh negara.
“Dalam situasi global yang tidak menentu, Indonesia perlu langkah antisipatif untuk melindungi APBN. Mendorong kendaraan listrik menjadi salah satu instrumen strategis,” jelas Abra.
Rekomendasi Insentif Fiskal yang Berkelanjutan
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Indef mendorong agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan insentif fiskal yang telah berjalan. Pemberian insentif, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik dan komponen pendukungnya, dinilai sangat efektif. Terlebih lagi, insentif ini sebaiknya diprioritaskan bagi produk-produk yang telah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi, sehingga turut mendorong industri dalam negeri.
Menurut Abra, pemberian insentif EV memiliki manfaat multifaset. Tidak hanya berfungsi untuk mendorong peningkatan permintaan produk kendaraan listrik, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam:
- Penciptaan Lapangan Kerja: Investasi dalam industri EV dan komponennya akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Indonesia.
- Percepatan Investasi: Insentif dapat menarik minat investor asing maupun lokal untuk menanamkan modalnya di sektor kendaraan listrik dan industri pendukungnya.
- Pengurangan Beban Subsidi Energi: Dengan semakin banyaknya masyarakat beralih ke kendaraan listrik, ketergantungan pada BBM akan berkurang, sehingga beban subsidi energi dapat ditekan.
Proyeksi Subsidi Energi dan Peran Strategis EV
Penting untuk dicatat bahwa alokasi subsidi energi untuk tahun 2026 diproyeksikan akan mencapai angka yang sangat besar, yaitu Rp210 triliun. Angka ini juga disertai dengan risiko defisit fiskal yang berpotensi mendekati, bahkan melampaui batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Oleh karena itu, dalam jangka menengah, perluasan penggunaan kendaraan listrik menjadi sangat penting. Hal ini dapat membantu menahan laju lonjakan subsidi baik untuk BBM maupun listrik. Lebih jauh lagi, adopsi EV secara masif akan memperkuat fondasi industri otomotif dan industri baterai nasional, menciptakan kemandirian energi, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara secara keseluruhan.
“Dalam jangka menengah, perluasan penggunaan EV dapat membantu menahan lonjakan subsidi BBM dan listrik, sekaligus memperkuat industri otomotif dan baterai nasional,” pungkas Abra.
