Alreinamedia.com – Letjen TNI Widi Prasetijono dituntut 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi transaksi lahan Kebun Caruy di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jaksa penuntut umum koneksitas membacakan tuntutan itu di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada 22 Oktober 2026. Selain hukuman penjara, jaksa meminta Widi membayar denda dan uang pengganti serta dipecat dari dinas militer.
Perkara tersebut berkaitan dengan lahan perkebunan seluas sekitar 716,2 hektare di Kecamatan Cipari. Tanah itu menjadi objek transaksi antara PT Rumpun Sari Antan (RSA) dan PT Cilacap Segara Artha (CSA), perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Cilacap, dengan nilai jual beli mencapai Rp237,09 miliar.
Jaksa menilai lahan tersebut berstatus Barang Milik Negara (BMN) dan berada dalam penguasaan Kodam IV/Diponegoro melalui Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip). Widi didakwa terlibat dalam proses pelepasan dan penjualan tanah itu saat menjabat Pangdam IV/Diponegoro sekaligus Ketua Pembina Yardip. Perkara ini diperiksa melalui peradilan koneksitas, yang menangani perkara dengan keterlibatan pihak dari lingkungan militer dan sipil.
Tuntutan jaksa mencakup denda Rp500 juta, dengan ketentuan subsider 140 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti Rp21,05 miliar. Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan Widi dari dinas militer. Seluruh tuntutan tersebut terkait dugaan peran Widi dalam transaksi lahan yang menjadi pokok perkara.
Widi sebelumnya menempuh karier militer setelah lulus Akademi Militer pada 1993 dari kecabangan infanteri. Ia mengawali penugasan di lingkungan Kopassus, antara lain sebagai Danton Grup 2 pada 1995 dan Kasi Logistik Grup 1 pada 2003. Perjalanan kariernya berlanjut di sejumlah posisi komando dan staf TNI Angkatan Darat.
Pada 2015-2016, Widi bertugas sebagai ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia kemudian menjabat Danjen Kopassus pada 2022, sebelum ditunjuk sebagai Pangdam IV/Diponegoro pada tahun yang sama. Setelah memimpin Kodam IV/Diponegoro hingga akhir 2023, ia menjadi Komandan Kodiklatad dan naik pangkat menjadi letnan jenderal pada Januari 2024.
Widi menyampaikan nota pembelaan di hadapan majelis hakim pada 2 November 2026 dan meminta dibebaskan. Ia membantah pernah memerintahkan penjualan lahan tersebut. Tim penasihat hukumnya juga mempersoalkan penilaian jaksa yang mengategorikan tanah itu sebagai BMN, dengan alasan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tercatat atas nama PT Rumpun Sari Antan.
