Alreinamedia.com – Kementerian Kehutanan menyerahkan izin pengelolaan 3.238 hektare kawasan hutan kepada 309 kepala keluarga di Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026). Penyerahan lima Surat Keputusan Persetujuan Perhutanan Sosial itu berlangsung di kawasan wisata Taman Hutan Raya Kapopo, Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan warga sekaligus melindungi hutan dari kebakaran.
Lima kelompok yang menerima persetujuan terdiri atas LPHD Matako di Desa Matako, KTH Tumbuo Raya di Desa Padang Tumbuo, serta LPHD Nangga di Kabupaten Tojo Una-Una. Dari Kabupaten Poso, penerimanya ialah LPHD Maragi Mbana di Desa Pantangolemba dan LPHD Mosintuwu di Desa Tangkura.
Tambahan tersebut membuat luasan Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah mencapai sekitar 163.000 hektare. Sebelumnya, Kemenhut telah menerbitkan 1.358 persetujuan seluas 160.310,89 hektare yang menjangkau 37.383 keluarga di 194 desa pada 12 kabupaten/kota; secara nasional, hingga Oktober 2026, program ini mencakup 8,47 juta hektare bagi 1,43 juta keluarga melalui 11.364 keputusan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan tantangan berikutnya ialah memastikan izin itu menghasilkan kegiatan ekonomi, bukan hanya akses terhadap kawasan. “Sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif,” ujarnya, seraya menyebut Presiden Prabowo Subianto mendukung pemberian akses legal kepada masyarakat.
Kemenhut mendorong warga memilih komoditas sesuai kondisi tanah dan iklim, termasuk durian, pala, alpukat, kakao, kelapa, aren, mangga, dan jagung. Warga juga dapat mengembangkan rotan, damar, kemiri, madu, serta wisata sumber air panas; menurut Raja Juli, keberhasilan program perlu ditopang usaha produktif, penguatan kelompok, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, dan akses pasar.
Selain manfaat ekonomi, pengelolaan oleh masyarakat dinilai dapat membantu mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Raja Juli mengatakan skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, maupun kemitraan kehutanan memiliki kejadian kebakaran lebih sedikit, sehingga keterlibatan masyarakat adat menjadi salah satu perhatian kementerian.
Pengawasan akan melibatkan Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, dan kelompok masyarakat. Kemenhut juga menggelar bimbingan teknis bagi penyuluh Sulawesi Tengah di Palu pada 12 November 2026; Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan Wahju Rudianto menyatakan keterlibatan warga penting dalam pencegahan kebakaran hingga pendampingan setelah kejadian. Pemerintah berharap akses kelola, pendampingan, dan pengawasan dapat berjalan beriringan untuk menjaga hutan sekaligus mendukung pangan dan kesejahteraan masyarakat.


















