Dinamika yang terjadi di dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapatkan perhatian serius dari para kiai sepuh dan mustasyar PBNU. Pernyataan sikap ini muncul setelah Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, menyelenggarakan pertemuan silaturahmi yang mengundang mustasyar, syuriyah, dan tanfidziyah PBNU pada hari Sabtu, 6 Desember lalu. Pertemuan ini menjadi wadah bagi para tokoh NU untuk membahas berbagai isu krusial yang tengah dihadapi organisasi.
Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah tokoh penting NU, di antaranya:
- KH Said Aqil Siradj
- KH Anwar Manshur
- KH Ma’ruf Amin (melalui zoom)
- KH Nurul Huda Djazuli
- KH Abdullah Ubab Maimoen (melalui zoom)
- Nyai Hj Sinta Nuriyah (melalui zoom)
- Nyai Hj Mahfudloh
- H. Mohammad Nuh (perwakilan syuriyah PBNU)
- KH Ali Akbar Marbun
- KH Akhmad Said Asrori
- KH Mu’adz Thohir
HM Abdul Muid, yang bertindak sebagai Juru Bicara Forum Kiai Sepuh, menyampaikan bahwa para kiai sepuh menilai proses pemakzulan KH Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, oleh Syuriyah, tidak sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan ketua umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART,” ungkap Gus Muid. Pernyataan ini mengindikasikan adanya perbedaan interpretasi terhadap mekanisme organisasi yang berlaku di PBNU.
Kendati demikian, forum kiai sepuh juga tidak menutup mata terhadap informasi yang beredar mengenai dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh ketua umum. Oleh karena itu, forum menekankan pentingnya klarifikasi menyeluruh melalui mekanisme organisasi yang telah ditetapkan.
“Perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh,” tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmen forum kiai sepuh untuk mencari kebenaran dan memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan aturan yang berlaku.
Lebih lanjut, forum kiai sepuh menyoroti beredarnya surat Syuriyah PBNU yang memuat agenda Rapat Pleno untuk penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Rapat tersebut rencananya akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, pada tanggal 9–10 Desember 2025. Agenda ini semakin menambah kompleksitas dinamika yang tengah berlangsung di PBNU.
Untuk menghindari polemik yang berkepanjangan, para kiai sepuh mendorong agar Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf segera bertemu dalam satu forum untuk membuka dialog dan mencari solusi terbaik.
“Tadi yang juga disusulkan oleh kiai sepuh agar Rais Aam dan Ketua Umum PBNU bertemu di satu forum, forum apapun, agar hal-hal yang ada (persoalan PBNU) ini bisa dibicarakan,” jelasnya. Inisiatif ini menunjukkan keinginan kuat para kiai sepuh untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam tubuh PBNU.
Selain itu, para kiai sepuh juga mengajak seluruh pihak untuk:
- Menahan diri
- Menjaga ketertiban organisasi
- Menghindari langkah-langkah yang dapat memperbesar ketegangan
Ajakan ini bertujuan untuk meredam emosi dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar di antara para pengurus dan anggota PBNU.
Sebagai penutup, forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal. Hal ini penting untuk menjaga kewibawaan jam’iyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa.
“Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” pungkasnya. Pernyataan ini mencerminkan komitmen para kiai sepuh untuk menjaga independensi dan integritas PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia.
