Alreinamedia.com – Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11) untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rapat itu juga akan membahas informasi mengenai tindakan lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pembahasan perlu mencakup seluruh dugaan, bukan hanya penyadapan. Ia menyebut sejumlah informasi yang menurutnya berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.
Dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pukul 08.30 hingga 12.00 itu, Komisi III meminta Kapolri memaparkan fakta terkait dugaan tersebut. “Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata Habiburokhman.
Selain penyadapan, informasi yang hendak didalami meliputi dugaan pengawasan ilegal, pembentukan citra buruk secara ilegal, serta pengaturan opini di media sosial yang disebut bertujuan merongrong program pemerintah. Habiburokhman juga menyinggung dugaan penggalangan massa untuk menggelar aksi.
Politikus Partai Gerindra itu meminta aparat menelusuri apakah berbagai dugaan tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Menurut dia, rangkaian tindakan itu dikhawatirkan dapat menghambat Presiden dalam menjalankan tugasnya.
Habiburokhman menyatakan aparat penegak hukum perlu menangani dugaan itu secara serius jika bukti yang cukup ditemukan. Ia mengaitkan dugaan upaya menghalangi tugas konstitusional Presiden dengan Pasal 160 KUHP. “Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” ujarnya.
Materi rapat turut menyebut dugaan tindakan yang melibatkan kelompok yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Namun, keterangan yang disampaikan Habiburokhman merupakan dugaan yang menurutnya masih perlu didalami.
