Selama sepekan terakhir, sektor keuangan Indonesia dihadapkan pada gelombang tekanan yang signifikan. Pemicu utama gejolak ini adalah sentimen negatif yang dipicu oleh pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama dua hari berturut-turut.
Isu transparansi pasar modal menjadi sorotan publik. Situasi ini bahkan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan melalui para pembantunya guna meredam gejolak di pasar modal. Sebagai respons cepat, serangkaian pertemuan segera digelar. Pagi hari pada Jumat, 30 Januari 2026, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengajukan pengunduran diri. Tak lama berselang pada sore harinya, empat pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, turut mengundurkan diri. Pengunduran diri para petinggi regulator keuangan ini disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas situasi yang terjadi.
Namun, langkah pengunduran diri para pimpinan OJK justru memicu kekhawatiran baru mengenai masa depan pasar keuangan Indonesia. Situasi ini terjadi di tengah kondisi pasar modal yang masih berada di bawah tekanan. Kekosongan kepemimpinan di sisi regulator berpotensi menciptakan ketidakpastian baru di tengah upaya pemulihan pasar.
Arahan Komprehensif Presiden Prabowo untuk Stabilisasi Pasar Keuangan
Menyikapi anjloknya IHSG akibat sentimen dari MSCI, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan mendalam kepada para pembantunya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa kinerja IHSG kini menunjukkan perbaikan, dengan sejumlah saham yang kembali ke jalur hijau. Hal ini terjadi meskipun pengumuman MSCI juga memicu lembaga pemeringkat saham lain seperti Goldman Sachs dan UBS untuk meninjau ulang penilaian mereka terhadap pasar saham Indonesia.
“Perlu kami tegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh, koordinasi fiskal dan moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita melihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau,” ujar Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, khususnya terkait pasar modal. Pemerintah akan mengimplementasikan sejumlah langkah strategis sesuai arahan Presiden, yang meliputi:
1. Percepatan Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI)
Proses demutualisasi BEI akan dipercepat dan dapat segera diproses tahun ini. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi benturan kepentingan antara pengurus bursa dan anggota bursa, serta mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Demutualisasi juga akan membuka peluang investasi dari lembaga keuangan lain dan agensi terkait. Tahapan ini telah dimasukkan dalam Undang-Undang P2SK dan diharapkan dapat dilanjutkan dengan BEI melakukan penawaran umum perdana saham (go public) di tahun berikutnya.
2. Peningkatan Batas Minimum Saham Bebas Beredar (Free Float)
Batas minimum free float akan dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%. Tujuannya adalah untuk memperkuat tata kelola dan keterbukaan informasi, serta menjamin perlindungan seluruh investor. Peningkatan ini akan dilakukan oleh OJK dan ditargetkan selesai pada Maret 2026. Angka ini setara dengan standar yang diterapkan di negara-negara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang, bahkan melampaui Singapura, Filipina, dan Inggris. Peningkatan free float ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan dan tata kelola pasar agar sesuai dengan standar internasional.
3. Peningkatan Batas Investasi Dana Pensiun dan Asuransi
Batas porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi akan ditingkatkan dari 8% menjadi 20% untuk menyuntikkan likuiditas ke pasar modal. Koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah dilakukan. Regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berlaku di negara-negara OECD.
4. Penyesuaian dengan Standar MSCI
Perubahan aturan akan dilakukan untuk menyesuaikan pasar modal Indonesia dengan standar MSCI, guna menghindari penurunan status pasar pada Mei 2026.
5. Suntikan Likuiditas
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan dana institusi besar seperti Taspen dan BPJS akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.
Penunjukan Pejabat Sementara OJK untuk Menjaga Kelangsungan Operasional
Di tengah pengunduran diri sejumlah pejabatnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak ada kekosongan jabatan yang akan mengganggu operasional lembaga. Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada Sabtu, 31 Januari 2026, telah dilakukan penunjukan pejabat pengganti.
Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menggantikan Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara. Kiki tetap menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.
Selain itu, Hasan Fawzi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, akan merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
“Jadi tidak ada kekosongan [jabatan],” tegas Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers pada Sabtu (31/1/2026) malam. Ia juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja OJK akan tetap berjalan lancar, dengan fokus pada stabilitas sektor jasa keuangan.
Aksi Bersih-Bersih Pasar Modal dari Praktik Spekulatif
Pemerintah secara tegas menyatakan perang terhadap para spekulan yang merusak pasar saham Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan penertiban terhadap praktik perdagangan saham yang bersifat spekulatif.
BEI, bersama aparat penegak hukum, akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan bursa, peraturan OJK, dan undang-undang terkait jasa keuangan. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk menindak praktik manipulatif saham-saham “gorengan” yang mencoreng kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor asing.
“Pemerintah tidak menolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.
Praktik manipulasi pasar tidak hanya berdampak negatif pada pasar saham dan kepentingan investor, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Selain itu, praktik ini menghambat arus penanaman modal asing yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan.
“Pemerintah akan mendukung proses hukum agar berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Airlangga juga menyampaikan pesan khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada para investor pasar modal, baik domestik maupun asing, di tengah gejolak pasar keuangan yang terjadi.
“Presiden Prabowo untuk pasar modal. Saya kutip sebagai berikut: Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita. Kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” ujar Airlangga.
Presiden telah memberikan instruksi kepada jajaran pengurus OJK dan BEI untuk memastikan kegiatan bursa tetap berjalan normal dengan kepemimpinan transisi. Prabowo juga menekankan pentingnya tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan keuangan pasar modal.
Penjabat sementara akan memastikan seluruh fungsi regulasi aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. “Institusi kuat karena dikelola dengan standar good governance dan best practices,” imbuhnya.
