Alreinamedia.com – Badan Gizi Nasional (BGN) merespons aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang mengkritisi bahkan usul menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa hari terakhir.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan pihaknya akan tetap menjalankan mandat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sembari melakukan berbagai perbaikan dalam pelaksanaan program.
“Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden,” ujar Agustina kepada wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar secara tertutup bersama Komisi IX, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Perempuan yang belum genap satu bulan menjabat sebagai Wakil Kepala BGN itu menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Namun yang jelas, Agustina menegaskan bahwa dirinya dan Trenggono diberi mandat Presiden menggantikan pimpinan Wakil Kepala BGN sebelumnya untuk memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan program MBG.
“Kalau kami ya kami kan diangkat menjalankan perintah presiden ya itu saja. Bahwa masyarakat demo dan sebagainya itu hal yang memang hak merekalah. Tapi kalau saya, Pak Trenggono ini kan diangkat diperintah Bapak Presiden untuk memperbaiki BGN. Itu yang kami lakukan dan itu yang benar-benar kami jaga,” katanya.
Menurut Agustina, program MBG pada dasarnya lahir dari kebutuhan untuk mengatasi persoalan akses terhadap makanan bergizi yang masih dialami sebagian masyarakat Indonesia.
“Program ini yang sebenarnya niatnya baik karena memang situasi kita kan masih banyak ya rakyat kita yang secara data pun menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki akses terhadap makanan yang bergizi,” ujarnya.
Ia menyebut kelompok yang membutuhkan intervensi gizi masih cukup besar, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak usia pendidikan dini.
“Itu sudah kami lihat datanya pun di Kemkes ada, dari mulai ibu hamil, ibu menyusui, balita dan sebagainya ada. Lalu yang pendidikan-pendidikan yang memang masih di PAUD dan sebagainya itu seperti itu,” katanya.
Meski demikian, Agustina mengakui BGN tengah melakukan refofusing sasaran penerima manfaat agar program lebih efektif. Menurut dia, terdapat kelompok tertentu yang secara teknis mungkin tidak lagi menjadi prioritas intervensi gizi karena telah melewati usia kritis perkembangan.
“Hanya tadi, beberapa hal mungkin memang tidak perlu lagi karena memang secara teknis sudah lewat mungkin usia intervensi gizinya untuk konteks mungkin meningkatkan IQ dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbatasan fiskal negara mengharuskan pemerintah menentukan kelompok prioritas yang paling membutuhkan dukungan gizi.
“Kalau untuk sehat mungkin ya oke lah, tapi kan keuangan kita, fiskal kita terbatas, pasti harus memilih mana yang menjadi prioritas,” pungkasnya.
