Alreinamedia.com – Mohammad Hatta mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1956, setelah perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno kian sulit dijembatani. Keputusan itu memutus Dwitunggal yang selama ini menjadi simbol kepemimpinan nasional, tetapi bukan langkah mendadak: Hatta telah mengajukan pengunduran diri pada 1955 tanpa mendapat tanggapan parlemen.
Pertentangan utama keduanya berpusat pada arah demokrasi dan penyelenggaraan negara. Hatta mendukung demokrasi parlementer, sedangkan Soekarno mendorong Demokrasi Terpimpin; bagi Hatta, gagasan itu menyimpang dari komitmen politik yang mereka bangun pada 1945 dan 1949.
Hatta juga menilai perannya sebagai wakil presiden semakin terbatas dalam susunan pemerintahan saat itu. Sistem parlementer menempatkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sehingga ia memandang jabatan yang diembannya tidak lagi memberinya ruang efektif untuk menjalankan tanggung jawab kenegaraan.
Di luar perbedaan sistem, Hatta kecewa karena tidak mampu membendung korupsi yang dinilainya kian meluas. Setelah ia mundur, Soekarno meneruskan pemerintahan tanpa wakil presiden, di tengah kecenderungan politik yang semakin terpusat pada presiden.
Hatta kemudian tetap menyampaikan kritik dari luar pemerintahan. Dalam risalah Demokrasi Kita, ia memperingatkan bahwa Demokrasi Terpimpin yang dirancang Soekarno berpotensi bertahan hanya selama pemimpinnya berkuasa, lalu menulis, “Dampak dari memimpin adalah menderita.”
Kritik Hatta juga menyasar pengelolaan ekonomi. Ia menyoroti inflasi yang, menurut materi sumber, mencapai 650 persen; kesulitan ekonomi itu turut dirasakan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana dicatat Mochtar Lubis dalam buku Hati Nurani Melawan Kezaliman, Surat-surat Bung Hatta kepada Presiden Soekarno 1957-1965 (1986).
Dalam surat kepada Soekarno pada 17 Juni 1963, Hatta mengeluhkan kesenjangan yang membesar dan munculnya kelompok elite yang hidup mewah di tengah masalah ekonomi. Meski berbeda jalan, hubungan kedua tokoh itu tetap terjaga: Soekarno menjenguk Hatta yang sakit di RSUP Jakarta pada 12 Juli 1963. Hatta terus menyuarakan kepentingan rakyat hingga masa Orde Baru, termasuk melalui petisi kepada DPR yang menilai pemerintah mengabaikan Pancasila dan UUD 1945.
