Editorial:Penulis Arizki Fil Bahri
Alreinamedia.com-Natuna, Di garis terdepan utara Indonesia, Pulau Natuna berdiri tegap,Gugusan karangnya menyimpan pesona dan tanahnya menyimpan potensi kekayaan yang tak sedikit. Namun di balik panorama yang memesona, ada ironi yang sulit dibantah, hukum di sini seolah kehilangan cahaya.
Pembangunan melaju kencang, material tambang mengalir ke proyek-proyek yang berdiri di berbagai sudut wilayah. Namun pertanyaan mendasarnya menjadi gema yang tak terjawab, darimana asal material itu? Di mana legalitasnya? Lalu mengapa aturan yang seharusnya menjadi pagar, kini seperti dibiarkan runtuh?
Pada tahun 2021, pemerintah daerah pernah menjanjikan harapan dengan mengusulkan pertambangan rakyat karena pada saat itu seorang masyarakat Natuna ditahan atas nama pertambangan tanpa izini,Tapi hingga hari ini, jalan menuju kepastian itu seperti kabut pagi yang perlahan hilang diterpa panas. Tidak ada kepastian regulasi. Tidak ada kepastian harga material yang jelas dasar hukumnya. Yang tersisa hanya kecemasan para pekerja kecil yang terus berada dalam posisi serba salah di satu sisi didorong bekerja, di sisi lain terancam dianggap melanggar.
Dalam setiap proyek yang berdiri tanpa kejelasan hukum, pengawasan publik seakan dipaksa tutup mata dan di sinilah masalah lain muncul lebih halus, namun tak kalah tajam menyayat.
Pers di Natuna kini berdiri di antara dua tebing yang saling menghimpit. Wartawan yang seharusnya menjadi penyampai kebenaran mulai merasakan sekat-sekat tak kasatmata. Akses informasi yang dibatasi, kerja sama yang dipilah, dan ruang kritik yang semakin sempit semuanya menciptakan kesan bahwa suara jurnalis bukan lagi mitra pemerintah, melainkan sesuatu yang harus dikendalikan.
Maka terciptalah perpecahan, perlahan namun pasti. Independensi wartawan seolah sengaja dikoyak melalui pendekatan eksklusi ada yang dirangkul terlalu dekat, ada yang justru dijauhkan. Media kehilangan posisi netralnya dan publik kehilangan cermin objektifnya.
Jika hukum dibiarkan tumpul, dan pers dibiarkan terbelenggu, apa yang akan tersisa dari pemerintahan yang disebut sebagai demokratis?
Siapa yang akan mengingatkan pemerintah saat keputusan melenceng dari aturan?
Siapa yang akan menjaga hak rakyat kecil agar tidak tertindas oleh kepentingan yang lebih besar?
Natuna berhak atas pembangunan, tetapi pembangunan yang adil yang tidak mengorbankan legalitas. Yang tidak menyingkirkan kritik. Yang tidak meminggirkan suara kebenaran.
Sejatinya, kemajuan bukan hanya tentang gedung tinggi atau laporan anggaran. Kemajuan sesungguhnya adalah ketika hukum tetap menjadi panglima, dan pers tetap menjadi penjaga nurani.
Sampai kedua pilar itu kembali tegak, keindahan Natuna hanya akan menjadi gambar yang retak sebuah mutiara yang masih bersinar, namun dibiarkan terbungkus dalam kelam ketidakpastian.
