Alreinamedia.com – Pembatasan konten di media sosial selama April hingga Oktober 2026 paling banyak berkaitan dengan permintaan pemerintah. Remotivi dan SAFEnet mencatat 94 dari 127 konten yang mereka pantau dihapus atau aksesnya dibatasi setelah permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi); sisanya, 33 konten, dimoderasi platform berdasarkan aturan internal.
Di antara platform yang masuk pemantauan, X mencatat angka tertinggi dengan 56 konten atau 44,1 persen dari keseluruhan temuan. Threads berada di urutan berikutnya, dengan 43 konten atau 33,9 persen. Pemantau menemukan 25 unggahan di Threads tidak bisa dibuka pengguna yang mengakses layanan menggunakan alamat IP Indonesia, melalui mekanisme geolock.
Pengelompokan berdasarkan pokok bahasan menunjukkan kritik terhadap Presiden Prabowo dan kritik terhadap pejabat serta pemerintahan masing-masing tercatat dalam 32 konten, atau 25,2 persen. Isu demonstrasi muncul dalam 16 konten, sementara pembahasan kebakaran hutan dan lahan tercatat pada 13 konten. Kedua tema terakhir itu masing-masing mencakup 12,6 persen dan 10,2 persen dari data.
Isu lain yang tercatat mencakup tujuh konten mengenai gaji DPR dan tujuh konten tentang penegakan hukum. Kritik terhadap program makan bergizi gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih masing-masing ditemukan dalam enam konten. Pemantau juga mencatat lima konten soal DPR dan legislasi selain gaji, dua tentang Papua, serta tujuh unggahan dalam kelompok isu lainnya.
Moderasi oleh platform juga ditemukan pada unggahan warga mengenai situasi di Kalimantan. TikTok dan Instagram dilaporkan menghapus sejumlah konten, termasuk yang membahas kabut asap di Palangka Raya. Sementara itu, video investigasi ilmiah milik Kelompok Nalar Rawat di TikTok yang membahas karbon monoksida dan lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus setelah tayang selama 16 jam.
Temuan itu disampaikan dalam debat publik yang diadakan sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta pada Selasa (17/11). Forum tersebut membahas kebijakan moderasi sekaligus mendorong pemerintah menjelaskan pengelolaan ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tidak hadir, meski kebijakan kementeriannya menjadi salah satu pokok pembahasan.
Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief mengatakan Komdigi masih dapat memberikan penjelasan melalui dialog terbuka. “kini bolanya ada di Komdigi, jika menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi,” ujarnya. Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden menyebut debat dapat menjadi sarana untuk menjawab keberatan masyarakat. “debat terbuka adalah cara paling sederhana sekaligus efektif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan akuntabilitas Komdigi secara langsung dalam menanggapi keberatan publik,” katanya.

















