Alreinamedia.com – Polri masih menyelidiki kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus penyadapan dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, meski mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah disebut sebagai pengguna akhir hasil penyadapan. Untuk mengusut perkara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim Komjen Pol Asep Safrudin.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan tim tersebut masih bekerja dan menelusuri berbagai kemungkinan terkait alur perintah maupun penerima informasi. Ia menyebut Suyudi berkomitmen mengungkap kasus tersebut, termasuk memastikan peran pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Suyudi menyampaikan Listyo diduga menentukan sasaran sekaligus memerintahkan penyadapan ketika masih menjabat Kapolri. Perintah itu disebut disampaikan secara lisan dan melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. “Serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.
Menurut keterangan Suyudi dalam rapat kerja Komisi III pada Kamis (12/11), penyidik mengaitkan peran tersebut dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Namun, Isir menegaskan pendalaman belum berhenti pada identifikasi pengguna akhir. “Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” ujarnya.
Suyudi juga memaparkan dugaan peran Irjen Pol Slamet Uliandi, yang menjabat Kepala Divisi TIK Polri pada 2021-2026. Slamet disebut menjadi penasihat Monitoring Center Polri yang menyetujui pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan dari kabagmon kepada Listyo. Laporan itu, menurut Suyudi, mencakup informasi harian serta analisis hasil penyadapan.
Tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso, yang menjadi pelaksana tugas kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima instruksi penyadapan dari Slamet berdasarkan arahan Listyo. Eko disebut memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa adanya surat permohonan dari penyidik.
Adapun Ahrie, yang menjabat pelaksana tugas kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026, diduga meneruskan perintah kepada operator untuk menyadap tanpa permohonan penyidik. Suyudi menyebut Ahrie juga diduga melaporkan hasilnya kepada Listyo, memerintahkan surveillance terhadap TK, serta meminta penghapusan data suara dan log penyadapan berikut pembubaran grup WhatsApp.

















