Stabilitas Kepemimpinan Pasar Modal dan Pengawasan Keuangan: Instruksi Presiden Prabowo untuk Memperkuat Fondasi Ekonomi Indonesia
Kekosongan kepemimpinan dalam struktur manajerial pasar modal dan pengawasan keuangan Indonesia menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Menyadari pentingnya stabilitas dan keberlanjutan, Presiden menginstruksikan agar tidak ada lagi celah dalam pengelolaan institusi krusial ini. Penjabat sementara (Pjs) yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan akibat pengunduran diri pejabat sebelumnya akan memiliki tugas vital untuk memastikan kelancaran seluruh fungsi organisasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam sebuah konferensi pers pada Sabtu, 31 Januari 2026, menjelaskan bahwa Pjs ini akan bertanggung jawab penuh untuk menjaga agar seluruh aspek regulasi, aktivitas perdagangan, serta tugas-tugas pengawasan tetap berjalan tanpa hambatan sedikit pun. “Pjs itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan,” ujar Airlangga.
Presiden Prabowo, menurut Airlangga, mengklaim bahwa institusi pasar modal dan pengawasan keuangan Indonesia memiliki pondasi yang kuat. Hal ini didasari oleh pengelolaan yang senantiasa mengedepankan standar good governance dan best practice. Namun, realitas pasar menunjukkan adanya gejolak, di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan pada tanggal 28-29 Januari 2026. Anjloknya IHSG ini dipicu oleh sentimen negatif dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan seluruh proses rebalancing dan evaluasi indeks saham di Indonesia.
Menghadapi situasi ini, Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Ia memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar modal secara struktural. Fokus utama reformasi ini mencakup dua area penting: demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas.
Reformasi Struktural Pasar Modal: Menuju Bursa Modern Internasional
Salah satu langkah strategis yang diinstruksikan adalah percepatan proses demutualisasi bursa. Tujuannya adalah agar bursa saham Indonesia dapat sejajar dengan bursa-bursa modern di tingkat internasional. Demutualisasi merupakan proses penting yang mengubah status bursa dari badan hukum nirlaba menjadi badan hukum yang berorientasi pada keuntungan, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan free float, yaitu persentase saham yang diperdagangkan secara publik. Targetnya adalah menaikkan free float dari yang semula 7,5 persen menjadi 15 persen, sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MSCI. Peningkatan ini diharapkan akan membuat kepemilikan saham menjadi lebih transparan dan terdistribusi lebih luas. “Evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern internasional,” jelas Airlangga.
Pemberantasan Manipulasi Pasar: Menjaga Integritas dan Kredibilitas
Isu krusial lainnya yang menjadi sorotan Presiden Prabowo adalah praktik manipulasi pasar atau yang kerap disebut sebagai ‘menggoreng’ saham. Presiden menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak akan ditoleransi. Tindakan manipulatif semacam itu dinilai sangat merusak kredibilitas dan integritas pasar modal Indonesia, serta berpotensi menghambat arus investasi asing yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.
Untuk menindaklanjuti instruksi ini, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan manipulasi pasar. Pemerintah pun memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum ini. Komitmen ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan terpercaya.
Stabilitas Kepemimpinan dan Dukungan Pemerintah
Selain reformasi struktural dan penindakan manipulasi pasar, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya stabilitas dan keberlanjutan dalam kepemimpinan di sektor pasar modal dan pengawasan keuangan. “Bapak presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bursa tetap berjalan normal dengan kepemimpinan transisi,” tegas Airlangga.
Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan pesan kepada seluruh investor, baik domestik maupun mitra internasional, serta seluruh rakyat Indonesia. Ia meyakinkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mendukung pasar keuangan dan menciptakan iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia.
Peristiwa pengunduran diri beberapa pejabat kunci di sektor ini, termasuk Direktur Utama PT BEI Iman Rahman pada Jumat pagi, 29 Januari, diikuti oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan tiga pejabat OJK lainnya pada sore hingga malam hari, menjadi latar belakang penting atas instruksi Presiden. Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo ini merupakan respons cepat dan terarah untuk memastikan bahwa gejolak sesaat tidak menggoyahkan fondasi ekonomi Indonesia, serta untuk memperkuat kepercayaan investor jangka panjang.
