Alreinamedia.com – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memastikan sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Instruksi itu ia sampaikan saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 dan menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Kebijakan tersebut, menurut Prabowo, merupakan bagian dari pembenahan tata kelola ekonomi agar kekayaan alam memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Prabowo menyebut arahan itu ditujukan kepada para menteri, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. “Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Presiden. Ia menilai pengelolaan sumber daya alam perlu mengutamakan kepentingan nasional karena Indonesia memiliki kekayaan mineral yang dibutuhkan dunia.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menurutnya belum seluruhnya tinggal di Indonesia. Ia mengatakan sebagian sumber daya dibawa keluar negeri, sementara sistem yang berjalan belum cukup memastikan keuntungan ekonominya dinikmati masyarakat. Prabowo juga menyinggung penyalahgunaan kewenangan dan kepentingan tertentu sebagai persoalan yang perlu dibenahi dalam pengelolaan ekonomi.
Pemerintah, ujar Prabowo, berupaya mengubah sistem agar kekayaan nasional dapat digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, termasuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Ia mengaitkan arah kebijakan tersebut dengan Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. “Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita,” ujarnya.
Presiden menyatakan pembenahan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola politik dan kepemimpinan. Ia mengajak para pemimpin politik mengevaluasi sistem yang berlaku dan mengoreksi penyimpangan apabila ditemukan. Menurut Prabowo, upaya menyelamatkan kekayaan rakyat membutuhkan keberanian untuk memperbaiki kebijakan dan praktik yang menghambat manfaat sumber daya bagi masyarakat.
Selain pertambangan, Prabowo menekankan pengawasan ekspor untuk mencegah ketidaksesuaian pelaporan komoditas. Pemerintah, katanya, menerapkan jalur ekspor satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk, sehingga data volume barang yang keluar dapat dicatat dan diawasi. Ia menegaskan jumlah yang dilaporkan harus sama dengan volume sebenarnya, bukan lebih rendah.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi,” kata Prabowo. Ia memberi contoh, ekspor 100 ton harus dicatat sebagai 100 ton, bukan dilaporkan hanya 50 ton atau 30 ton. Pemerintah menilai ketepatan pencatatan diperlukan agar pengawasan pemanfaatan kekayaan nasional dapat dilakukan dengan lebih baik.
Baca Berita Lainnya di Google News.
