Gubernur Kalimantan Selatan Kritik Pernyataan Menteri Keuangan
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memberikan respons tegas terhadap pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dana pemerintah daerah yang disebut mengendap di bank. Ia menilai pernyataan tersebut tidak akurat dan berpotensi menciptakan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.
Pernyataan Menkeu Purbaya menyebut bahwa ada dana sebesar Rp234 triliun dari pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan, berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI). Salah satu daerah yang disebut memiliki dana mengendap besar adalah Kota Banjarbaru dengan total Rp5,17 triliun, yang menempati peringkat ketiga secara nasional.
Muhidin merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut dan menegaskan bahwa informasi yang diberikan oleh Menkeu tidak benar. Ia menyebut pernyataan tersebut seperti “koboi salah tembak” dan meminta agar Menteri Keuangan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik.
“Jangan sampai koboi salah tembak, salah tembak Kalimantan Selatan,” ujarnya, dikutip dari YouTube Tribun Sumsel, Kamis (30/10/2025).
Dana Mengendap dan Peran Pemerintah Daerah
Kementerian Keuangan menemukan dana pemerintah daerah sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank. Menkeu Purbaya meminta agar dana tersebut segera digunakan secara produktif untuk mempercepat manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Namun, pernyataan ini memicu reaksi keras dari sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Kalsel Muhidin, yang menilai data itu perlu diklarifikasi lebih rinci sebelum dipublikasikan.
Muhidin menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan penggunaan dana daerah dilakukan dengan transparan dan efektif. Ia juga meminta agar penyebaran informasi tentang dana daerah dilakukan dengan hati-hati dan didasari data yang valid.
Profil Singkat Gubernur Muhidin
Muhidin lahir di Binuang, Tapin, pada 6 Mei 1958, dan saat ini berusia 67 tahun. Ia merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dikenal sederhana dan dekat dengan masyarakat.
Sebelum terjun ke dunia politik, Muhidin mengawali karier sebagai guru olahraga di Banjarmasin sejak tahun 1981 hingga 2004. Selama 23 tahun ia mengabdi sebagai pendidik sebelum akhirnya beralih ke dunia politik.
Perjalanan Karier Politik
- 2004–2009: Anggota DPRD Kabupaten Tapin
- 2009–2010: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
- 2010–2015: Wali Kota Banjarmasin
- 2021–2024: Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
- 2024–Sekarang: Gubernur Kalimantan Selatan
Di bawah kepemimpinannya, Kalsel dikenal aktif mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan daerah, termasuk sektor pendidikan dan olahraga—dua hal yang dekat dengan latar belakangnya.
Kehidupan Pribadi
Muhidin menikah dengan Fathul Jannah, dan dikaruniai empat anak:
- Karmila Muhidin
- Rahmah Hayati Muhidin
- Nur Rahman
- Ahmah Muzaki
Putri sulungnya, Karmila Muhidin, kini mengikuti jejak sang ayah di dunia politik dan menjabat sebagai Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
Penutup
Pernyataan tegas Muhidin menunjukkan ketegasan kepala daerah dalam merespons tudingan pusat soal dana mengendap. Dikenal sebagai mantan guru olahraga yang disiplin dan pekerja keras, Muhidin kini tampil sebagai pemimpin daerah yang berani menyuarakan pandangannya demi menjaga nama baik Kalimantan Selatan.
