Protes Warga terhadap Pembangunan SPPG di Solo
Pembangunan Satuan Pelayanan Penyedia Gizi (SPPG) di RW 10 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, menimbulkan protes dari warga setempat. Lokasi pembangunan ini berada di jalan Pajajaran Utara III nomor 46, yang dekat dengan rumah-rumah warga.
Protes ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak SPPG kepada masyarakat sekitar. Hal ini terungkap saat sejumlah perwakilan warga mengikuti audiensi dengan pengelola SPPG Pajajaran Utara III Sumber di kantor Kelurahan pada Selasa (14/10/2025) sore.
Ini merupakan pertemuan ketiga antara pihak SPPG dengan warga kampung yang difasilitasi oleh pemerintah setempat termasuk Satgas Percepatan MBG Pemkot Kota Solo. Menurut Perwakilan Satgas Percepatan SPPG Pemkot Solo, Winarno, masalah utama yang muncul adalah adanya keberatan dari warga terhadap lokasi pembangunan dapur tersebut.
“Kendalanya di situ. Jadi warga merasa keberatan kok dapur itu berdiri di tengah-tengah lingkungan kampung dan dapurnya berdekatan dengan rumah warga,” ujar Winarno usai audiensi di Kantor Kelurahan Sumber.
Winarno menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas sebagai mediator dalam proses ini. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya sempat melakukan sidak ke lokasi dan menyarankan agar pihak SPPG segera berkomunikasi dengan warga untuk mencari solusi dan melanjutkan pembangunan dapur MBG.
“Kemarin waktu kita sidak dengan wakil ketua Satgas dan Satpol PP serta teman-teman wilayah, kita menyarankan agar pembangunan dihentikan sementara sambil menunggu proses ini,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Winarno juga membantah tudingan bahwa warga menuntut penghentian pembangunan SPPG. Ia menjelaskan bahwa jika ada sosialisasi yang baik sebelum pembangunan, insiden seperti ini tidak akan terjadi.
“Kalau proses dari awal baik-baik mungkin lanjut, tidak (menolak). Iya kulonuwun dulu, karena tahu-tahu menemukan titik di situ. Kan proses di BGN dan Pemkot tidak tahu. Kami sebagai satgas sebelum proses pendirian dapur biasanya ada konsultasi, nah ini juga tidak ada konsultasi ke kita,” ujarnya.
Selain itu, warga juga mempertanyakan beberapa izin yang diduga belum dipenuhi oleh pihak SPPG, seperti Izin Pendirian Bangunan Gedung (IPBG), AMDAL Lalu Lintas, dan Sanitasi. Meskipun izin-izin tersebut tidak termasuk dalam syarat pembangunan dapur MBG yang tercantum di Badan Gizi Nasional (BGN), Winarno berharap agar pihak SPPG dapat memenuhinya.
“Mudah-mudahan baik dari masyarakat dan mitra serta yayasan bisa menemukan titik temu, semoga secepatnya bisa terpenuhi (izinnya),” katanya.
Menurut Winarno, munculnya masalah protes warga terhadap pembangunan SPPG baru pertama kali terjadi di Kota Solo. Ia menegaskan bahwa selama ini sebelum SPPG berdiri selalu ada konsultasi ke pihaknya. Namun, kali ini tiba-tiba berdiri dan ada masalah.
“Iya selama ini sebelum SPPG berdiri selalu konsultasi ke kita dan tahu-tahu berdiri dan ada masalah,” pungkasnya.
