Transformasi Sangkrah: Dari Kawasan Kumuh Menjadi Hunian Layak Huni
Di Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah, deretan rumah dua tingkat dengan cat putih baru kini berdiri kokoh, menjadi pemandangan kontras di tengah permukiman yang dulunya padat dan tak tertata. Balkon dan teras yang dihiasi perabotan dan jemuran menandakan kehidupan yang telah beranjak membaik, sebuah bukti nyata dari transformasi kawasan yang digagas oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan.
Salah satu penerima manfaat program ini adalah Sutarto, seorang pengemudi ojek daring berusia 40 tahun. Bersama istri dan tiga anaknya, ia kini menempati rumah berukuran 4×5 meter di kawasan yang dulunya identik dengan kekumuhan dan tumpukan barang rongsok. “Dulunya ini kumuh banget, tidak tertata rapi. Banyak barang rongsok,” ujar Sutarto saat ditemui di kediamannya pada Kamis, 12 Februari 2026.
Keluarga Sutarto pindah dari tempat tinggal lama mereka pada Februari 2025. Pembangunan rumah deret ini memakan waktu sekitar satu tahun, dan pada Januari 2026, mereka akhirnya dapat menempati rumah baru yang telah disediakan. Dampak paling signifikan yang dirasakan Sutarto adalah terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat, terutama bagi anak-anaknya. Meski demikian, ia berharap pemerintah juga dapat menindaklanjuti dengan pembangunan jalan, penataan drainase, serta pembangunan talud untuk mencegah longsor di area tersebut.
Suasana rumah yang ditempati Sutarto bersama keluarganya di Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah, 12 Februari 2026. Tempo/Anastasya Lavenia
Perjalanan serupa juga dialami oleh Sumini, 60 tahun, seorang buruh cuci yang kini tinggal seorang diri di salah satu rumah deret tersebut selama lima bulan terakhir. Baginya, rumah baru ini menawarkan kenyamanan dan kebersihan yang jauh berbeda dibandingkan tempat tinggal sebelumnya yang mayoritas terbuat dari bambu. “Airnya minta ke sebelah (tetangga),” tuturnya, mengungkapkan bahwa fasilitas air di rumah deret tersebut belum sepenuhnya berfungsi, sehingga ia harus membayar Rp 50 ribu per bulan kepada tetangga yang dapat mengakses air.
Peran PT SMF dan Kolaborasi Lintas Sektor
Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, menjelaskan bahwa perusahaan menyumbang 37 unit dari total 56 unit rumah yang dibangun di Sangkrah. Sisa 19 unit lainnya berasal dari kontribusi BUMN lain di bawah Kementerian Keuangan. Pembangunan yang dimulai Mei 2025 ini menelan anggaran Rp 4,48 miliar dan ditargetkan rampung pada Juli 2026.
“Lima puluh enam unit rumah itu dibangun di atas lahan seluas 1.120 meter persegi, yang clear and clean, tanah itu diserahkan dari Pemerintah Kota Surakarta,” ujar Ananta dalam taklimat media di Sangkrah, Kamis, 12 Februari 2026.
Program pembangunan rumah layak huni ini tidak hanya berhenti di Sangkrah. PT SMF juga telah membangun 47 unit rumah di Mojo, Surakarta, sehingga total rumah yang dibangun di kota tersebut oleh SMF mencapai 84 unit. Sejak 2019, SMF telah berkontribusi dalam pembangunan 747 unit rumah di 33 kota di seluruh Indonesia.
Ananta menekankan bahwa program ini secara khusus menyasar masyarakat yang berada di bawah desil 2, yaitu mereka yang sebagian besar tidak memiliki penghasilan tetap dan kesulitan mengangsur rumah. Program ini merupakan wujud komitmen special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dalam mendukung penataan kawasan kumuh, menekan angka backlog hunian, dan menghapus kemiskinan ekstrem.
Definisi Rumah Layak Huni dan Tantangan Perumahan di Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan rumah layak huni berdasarkan empat kriteria utama:
- Luas Tempat Tinggal: Minimal 7,2 meter persegi per kapita.
- Akses Air Minum Layak: Ketersediaan air minum yang memenuhi standar kesehatan.
- Akses Sanitasi Layak: Ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai dan higienis.
- Ketahanan Bangunan:
- Atap terluas berupa beton, genteng, seng, kayu, atau sirap.
- Dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu, kawat, kayu, papan, atau batang kayu.
- Lantai terluas berupa marmer, granit, keramik, parket, vinyl, karpet, ubin, tegel, teraso, kayu, papan, semen, atau bata merah.
Data BPS per Desember 2025 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak secara nasional baru mencapai 68,40 persen. Di Jawa Tengah, angka ini sedikit lebih tinggi, yaitu 74,74 persen.
Sementara itu, backlog perumahan nasional mencapai 29.171.222 keluarga, mencakup desil 1 hingga 8. Di Jawa Tengah, terdapat 1.843.247 keluarga yang mengalami backlog kepemilikan rumah, dan 2.283.510 keluarga menghadapi masalah rumah tidak layak huni.
Pemberdayaan Ekonomi dan Integrasi Kebijakan
Selain fokus pada pembangunan fisik, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebuah badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan, juga berkomitmen untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat di Surakarta. Pemberdayaan ini mencakup pembiayaan dan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) mengunjungi rumah layak huni yang dibangun PT Sarana Multigriya Finansial di Sangkrah, Surakarta, Jawa Tengah, 12 Februari 2026. Tempo/Anastasya Lavenia
Direktur Utama PIP, Ismed Saputra, menjelaskan bahwa skema pembiayaan tidak disalurkan langsung kepada UMKM, melainkan melalui offtaker seperti koperasi, lembaga keuangan mikro, atau badan usaha lainnya. Melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta, lembaga-lembaga penyalur potensial dan UMKM di wilayah tersebut akan diidentifikasi. Pembiayaan ini ditawarkan dengan bunga maksimal 4 persen. “PIP bukan hanya memberikan akses pembiayaan, tapi juga memberikan pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan, bisa untuk lembaga penyalurnya atau debiturnya,” ujar Ismed.
Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menekankan pentingnya integrasi kebijakan perumahan dengan sektor ekonomi. Ia berpendapat bahwa penataan permukiman tidak boleh berhenti pada pembangunan hunian semata, melainkan harus mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. “Kami ingin kawasan ini juga tumbuh secara ekonomi, sosial, dan budaya,” kata Astrid, yang mendukung integrasi program PIP dengan UMKM Center Pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan edukasi pembiayaan dan pendampingan bagi masyarakat dalam memulai usaha.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa proyek penataan permukiman yang dikoordinasi oleh PT SMF merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari badan usaha kementerian. Ia menekankan hak masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atas hunian layak dan peluang kementerian untuk berkontribusi dalam penataan kawasan. “Saya minta kepada seluruh special mission vehicle Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pekerjaannya di Kota Surakarta maupun tempat lainnya di seluruh Indonesia,” tegasnya, mendorong pemerintah kota dan PIP untuk terus mengidentifikasi potensi kegiatan usaha yang dapat menerima pembiayaan.
