Berita Populer Kalimantan Timur dalam 24 Jam Terakhir
Dalam 24 jam terakhir, sejumlah berita menarik muncul di Kalimantan Timur (Kaltim), mulai dari pertemuan Gubernur Rudy Masud dengan Menteri Keuangan hingga kenaikan harga telur di Balikpapan dan kasus penipuan oleh oknum ASN di Bontang. Berikut adalah daftar lengkap berita populer yang menjadi perhatian masyarakat.
1. Gubernur Kaltim Temui Menkeu Purbaya
Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) membuat 18 gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggeruduk kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025). Termasuk dalam daftar tersebut adalah Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud.
Dari pantauan di Kemenkeu, Gubernur Kaltim Rudy Masud dan sejumlah gubernur lainnya, seperti Bobby Nasution (Sumatera Utara), Muzakir Manaf (Aceh), dan Sherly Tjoanda (Maluku Utara), tiba di lokasi sekitar pukul 09.10 WIB. Sementara Menkeu Purbaya tiba sekitar pukul 09.14 usai bertemu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa semua pemda tidak setuju dengan pemotongan TKD. “Semuanya tidak setuju karena ada beban PPPK yang cukup besar dan janji pembangunan jalan dan jembatan yang besar,” ujarnya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menyampaikan keluhan serupa, dengan anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen pada 2026. Ia berharap Purbaya mengevaluasi agar pertumbuhan ekonomi bisa sesuai harapan.
Ketua Umum APPSI Al Haris menjelaskan bahwa banyak kepala daerah merasa kesulitan akibat penurunan TKD 2026. Di Provinsi Jambi, alokasi anggaran TKD turun dari Rp4,6 triliun menjadi Rp3,1 triliun. Hal ini memengaruhi kemampuan pegawai pemda untuk menjalankan program pembangunan.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menambahkan bahwa banyak kepala daerah baru yang membutuhkan anggaran untuk merealisasikan janji kampanye mereka. “Kami berharap alokasi anggaran cukup untuk merealisasikan visi misi kami,” katanya.
Setelah bertemu Menteri Keuangan, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan optimismenya. “Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujarnya.
Rudy Masud mengungkapkan bahwa sebelumnya Kaltim menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Namun, tahun ini alokasinya turun signifikan menjadi sekitar Rp1,6 triliun. Ia menegaskan bahwa daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim sudah sepatutnya mendapat perhatian dan porsi yang lebih besar dari pemerintah pusat.
2. Harga Telur Naik di Balikpapan
Harga telur ayam di Pasar Klandasan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat selama bulan Maulid, sementara pasokan dari peternak menurun.
Muhammad Hasan Basri, salah satu pedagang telur di Pasar Klandasan, menyebut harga satu piring telur yang berisi 30 butir telur kini naik. “Naiknya karena bulan Maulid kemarin permintaan banyak, sementara produksi dari peternak berkurang,” jelas Muhammad Hasan Basri, Selasa (7/10/2025).
Ia menuturkan, penjualan juga meningkat signifikan selama periode tersebut. Biasanya, ia hanya menjual sekitar 100 piring telur per minggu, namun saat bulan Maulid angka penjualan melonjak hingga 170 piring per minggu.
Untuk penjualan eceran, harga satu piring telur berisi 30 butir kini dibanderol sekitar Rp65.000, tergantung ukuran besar atau kecil telur. “Ada yang harga Rp55.000 ribu, per butir berkisar Rp1.800–Rp2.200,” ungkap Muhammad Hasan.
Meski harga belum kembali stabil sepenuhnya, Hasan mengaku bersyukur karena tidak ada kenaikan lanjutan setelah puncak Maulid. “Alhamdulillah sekarang sudah agak normal, yang penting stok aman,” katanya.
Sementara itu, Fany, warga Balikpapan yang kerap membeli telur untuk dikonsumsi sekaligus dijual kembali, berharap harga tidak terus naik. “Kalau bisa jangan naik terus. Tapi kalaupun naik, tetap dibeli asal stoknya aman dan nggak langka,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, stok telur di sejumlah kios Pasar Klandasan memang masih terpantau mencukupi. Namun, pedagang mengaku tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga jika pasokan dari peternak kembali terganggu.
3. Penipuan Oknum ASN di Bontang
Kasus dugaan penipuan dengan modus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif mencuat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Dugaan ini menyeret seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop-UKMPP) Bontang, dengan total kerugian korban mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano melalui Kasat Reskrim AKP Randy Anugrah Putranto membenarkan adanya laporan kasus tersebut. Ia mengatakan, penyidik saat ini tengah melakukan penyelidikan dan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait. “Modusnya SPK palsu. Pelapor dan pejabat dinas terkait akan dimintai keterangannya,” ujar Randy saat dihubungi, Rabu (8/10/2025).
Menurut Randy, kasus ini berawal ketika korban menerima dokumen SPK untuk pelaksanaan kegiatan di Diskop-UKMPP Bontang pada tahun 2025. Korban kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai perintah dalam surat tersebut. Namun, belakangan diketahui bahwa dokumen SPK itu palsu dan tidak tercatat dalam sistem administrasi dinas.
Setelah proyek selesai dikerjakan, korban menagih pembayaran sesuai kesepakatan yang mencapai Rp1 miliar, namun tidak pernah mendapat kejelasan. Beberapa kali permintaan pengembalian dana juga tak direspons, hingga akhirnya korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.
Sementara itu, Plt Kepala Diskop-UKMPP Bontang, Asdar Ibrahim, mengaku baru mengetahui kasus tersebut beberapa hari terakhir. Ia menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. “Saya baru menjabat Plt, jadi belum tahu detail kasus ini. Kalau memang sedang berproses hukum, biarkan berjalan. Kami serahkan ke kepolisian,” katanya.
