Dalam rapat Komisi I DPR yang membahas penanganan bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, seorang anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, menyoroti perbedaan antara donasi masyarakat yang viral dengan bantuan pemerintah yang dianggap kurang terekspos. Rapat tersebut berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025, dengan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Endipat menekankan pentingnya publikasi yang lebih luas mengenai bantuan pemerintah yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan donasi individu. Ia berpendapat bahwa bantuan negara seharusnya mendapatkan perhatian yang sama, bahkan lebih besar, di media sosial.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan Endipat dalam rapat tersebut:
Perbandingan Donasi Masyarakat dan Bantuan Pemerintah: Endipat mencontohkan bahwa meskipun donasi dari masyarakat mencapai angka Rp 10 miliar, bantuan pemerintah ke Aceh telah mencapai triliunan rupiah. Ia menyayangkan kurangnya informasi mengenai besarnya kontribusi negara dalam penanganan bencana.
Sindiran terhadap Relawan: Endipat juga mengkritik relawan yang menurutnya hanya datang sesaat ke lokasi bencana dan kemudian viral di media sosial. Ia menyatakan bahwa negara telah hadir sejak awal dengan mendirikan ratusan posko, sementara ada pihak-pihak yang baru datang dan seolah-olah paling berjasa, bahkan menuduh pemerintah tidak hadir.
- “Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada yang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ujarnya.
Peran Kementerian Komunikasi dan Digital: Endipat meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk lebih aktif dalam menyebarkan informasi mengenai bantuan pemerintah ke daerah-daerah terdampak bencana. Ia berharap informasi ini dapat mengimbangi narasi yang berkembang, yang menurutnya seolah-olah negara tidak hadir dalam penanganan bencana.
Kritik Masyarakat terhadap Kementerian Kehutanan: Endipat juga menyinggung kritik yang dilayangkan masyarakat kepada Kementerian Kehutanan. Ia berpendapat bahwa kritik tersebut muncul karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kinerja kementerian, seperti evaluasi kebijakan dan gerakan menanam pohon.
Donasi Masyarakat yang Viral:
Perlu diketahui bahwa bencana di Sumatera pada akhir November 2025 memicu gelombang solidaritas dari masyarakat Indonesia. Berbagai inisiatif penggalangan dana dilakukan untuk membantu para korban. Salah satu donasi yang viral di media sosial adalah yang diinisiasi oleh Ferry Irwandi, pendiri gerakan literasi digital Malaka Project.
Penggalangan Dana oleh Ferry Irwandi: Ferry Irwandi berhasil mengumpulkan Rp 10 miliar dalam waktu 24 jam melalui platform KitaBisa. Penggalangan dana ini berlangsung pada 2 Desember 2025.
Melalui akun Instagramnya, @irwandiferry, Ferry mengumumkan bahwa penggalangan dana telah selesai setelah mencapai target Rp 10 miliar.
Total dana yang terkumpul mencapai Rp 10.374.064.800 dari 87.605 penyumbang.
Ferry menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi masyarakat dan mengunggah tangkapan layar dari situs Kitabisa.com sebagai bukti penggalangan dana yang sukses.
Harapan Endipat:
Endipat berharap agar Kementerian Komunikasi dan Digital dapat lebih gencar dalam menyebarkan informasi terkait bantuan bencana dari pemerintah melalui berbagai platform media sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya penanganan bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak hanya terpaku pada informasi mengenai donasi dari individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, diharapkan apresiasi terhadap peran pemerintah dalam penanganan bencana dapat meningkat dan kritik yang tidak berdasar dapat dihindari.
