Alreinamedia.com-Natuna, Masyarakat Kabupaten Natuna kembali dikejutkan dengan dinamika politik lokal yang dinilai tidak sehat. Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPPD) calon kepala daerah yang dilakukan tanpa sepengetahuan Wakil Bupati Natuna Jarmin, memunculkan pertanyaan besar soal transparansi dan etika politik.
Jarmin yang juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Natuna mengaku tidak dilibatkan dalam proses pembentukan TPPD tersebut. Hal ini menimbulkan tanda tanya, mengingat posisinya sebagai Wakil Bupati dan pimpinan partai besar di daerah.
“Soal TP2D ada di Natuna, saya baru tau dan Pembentukannya pun saya memang tidak libatkan” Terang Jarmin Sabtu (24/5/25)
Langkah yang diambil oleh pihak tertentu dalam pembentukan TPPD ini dinilai tidak mencerminkan semangat kolaboratif dalam pemerintahan daerah. Beberapa tokoh masyarakat pun ikut angkat bicara.
“Kalau Gerindra saja bisa diperlakukan seperti itu, bagaimana nasib partai-partai kecil? Ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Natuna sedang tidak baik-baik saja,” kata ismail salah seorang warga natuna saat dikonfirmasi Sabtu (24/5/25)
Beda halnya, yulia salah seorang pelaku usaha di kota ranai saat ditanya mengenai TP2D juga aneh terhadap kebijakan baru ini.
“Kami masyarakat jadi bingung, pemimpin daerah kok bisa diabaikan begitu saja? Seolah-olah ini hanya permainan elite. Apa tidak ada niat untuk membangun Natuna bersama?” Padahal pak jarmin sendiri kan Putra Daerah Natuna ujar Yulia, warga Kelurahan Ranai.
Fenomena pengucilan politik seperti ini disebut sebagian pengamat sebagai bentuk “pengerdilan kekuatan oposisi” di tingkat lokal, yang justru merusak tatanan demokrasi yang inklusif. (Arizki)
