Korban jiwa akibat bencana dahsyat yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera terus bertambah secara signifikan. Hingga hari Senin (8/12), data terbaru menunjukkan angka yang memprihatinkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa total jenazah yang berhasil ditemukan mencapai 961 orang. Ironisnya, sebagian besar jenazah tersebut sulit dikenali akibat perubahan struktur tubuh yang disebabkan oleh lamanya waktu pasca-bencana, lebih dari sepuluh hari.
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, mengungkapkan betapa beratnya kondisi di lapangan. Tim penyelamat menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam proses identifikasi korban. Kerusakan signifikan pada jasad menjadi kendala utama. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Syafii menekankan bahwa luasnya medan pencarian dan kondisi korban yang memprihatinkan menjadi tantangan terbesar yang dihadapi tim SAR.
Pada operasi pencarian yang dilakukan pada hari Senin (8/12), tim gabungan kembali menemukan 40 jenazah. Berdasarkan data dari BNPB, 23 korban berasal dari Aceh, sembilan dari Sumatera Utara, dan delapan dari Sumatera Barat. Dengan penemuan ini, total korban meninggal dunia mencapai 389 orang di Aceh, 338 orang di Sumatera Utara, dan 234 orang di Sumatera Barat.
Selain itu, terdapat kabar baik meskipun sedikit, yaitu jumlah warga yang masih dinyatakan hilang berkurang menjadi 293 orang dari sebelumnya 392 orang. BNPB menyatakan bahwa upaya pencarian akan terus diintensifkan untuk meminimalkan jumlah korban yang belum ditemukan. Pihak BNPB juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban atas kehilangan yang sangat menyakitkan ini.
Namun, terdapat perbedaan data yang signifikan antara BNPB dan Basarnas mengenai total korban meninggal. Basarnas mencatat bahwa total korban meninggal telah mencapai 974 orang. Perbedaan ini, menurut Basarnas, disebabkan oleh perbedaan metode identifikasi yang digunakan, termasuk cara perhitungan bagian tubuh korban. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan dan menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.
Protes Warga Aceh Terkait Listrik yang Belum Menyala
Di Aceh, situasi semakin memanas dengan munculnya protes dari warga terkait pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Sehari sebelumnya, Menteri ESDM menyatakan bahwa listrik di Aceh akan menyala sepenuhnya pada hari Senin siang. Namun, kenyataannya, hingga malam hari, banyak daerah di Aceh masih gelap gulita.
Pemerintah Aceh melalui Juru Bicara Muhammad MTA memberikan klarifikasi terkait situasi ini. Ia menjelaskan bahwa suplai listrik di jaringan menengah baru pulih sekitar 60–70 persen, sementara di Banda Aceh sendiri, pemulihan baru mencapai 35–40 persen. MTA menyatakan bahwa informasi yang keliru seperti yang disampaikan oleh Menteri ESDM berisiko menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan petugas PLN yang sedang bekerja keras untuk memulihkan jaringan listrik.
Di beberapa daerah dengan kerusakan yang sangat parah, seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur, pemulihan listrik bahkan masih di bawah 40 persen. Sebaliknya, Lhokseumawe mencapai sekitar 75 persen, serta kawasan Barat Selatan berada di kisaran 70–80 persen. Ketidakmerataan pemulihan ini menimbulkan frustrasi dan kekecewaan di kalangan warga.
Keluhan serupa juga datang dari Lampaseh Aceh. Tati, seorang warga Lampaseh Aceh, mengaku sangat kecewa karena listrik di daerahnya belum menyala meskipun ia sudah menaruh harapan besar pada pernyataan menteri. Hingga Senin sore, rumahnya masih gelap gulita. Situasi ini mencerminkan betapa pentingnya komunikasi yang akurat dan transparan dari pemerintah kepada masyarakat dalam situasi darurat seperti ini.
Status Darurat Sumatera Barat Terancam Diperpanjang
Di Sumatera Barat, pemerintah provinsi mempertimbangkan untuk memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana. Gubernur Mahyeldi menyatakan bahwa banyak daerah masih memerlukan penanganan intensif karena kerusakan yang sangat luas.
Beberapa wilayah, seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Bukittinggi, mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Namun, daerah lain seperti Agam, Pariaman, dan Pesisir Selatan masih terisolasi di beberapa titik. Akses jalan yang terputus menjadi kendala utama dalam distribusi bantuan.
Pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan pasokan kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, perlengkapan tidur, hingga bantuan khusus bagi ibu hamil dan balita. Jumlah pengungsi tercatat masih mencapai 20 ribu orang, dan sebagian besar dari mereka harus tinggal di tenda atau hunian sementara. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pihak-pihak terkait.
Pembangunan Akses Sementara Dikebut
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan akses semipermanen dapat selesai dalam waktu dua pekan. Fasilitas ini diharapkan dapat dilalui oleh kendaraan kecil hingga sedang agar distribusi logistik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
Pemerintah pusat terus memberikan dukungan penuh, termasuk dalam upaya pencarian korban hilang dan pembukaan jalur-jalur isolasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam penanganan bencana ini.
Pemerintah Belum Membutuhkan Bantuan Asing
Di tengah kondisi yang berat ini, pemerintah pusat menegaskan bahwa saat ini belum memerlukan bantuan internasional. Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah masih mampu menangani dampak bencana ini dengan sumber daya yang ada.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan bahwa medan bencana yang tersebar di banyak titik menyulitkan akses, sehingga waktu penanganan tidak dapat dipersingkat secara instan. Kementerian Sosial telah bergerak sejak awal dengan mengirimkan bantuan logistik dan mendirikan 39 dapur umum yang menyediakan lebih dari 400 ribu porsi makanan per hari. Meskipun demikian, pemerintah terus memantau situasi dan akan mempertimbangkan bantuan internasional jika memang diperlukan di kemudian hari.
