Alreinamedia.com – Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengubah batas masa kerja kontrak, memasukkan kembali kebutuhan hidup layak sebagai dasar penghitungan upah minimum, serta mewajibkan berbagai pihak mengupayakan pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden Prabowo Subianto menandatangani aturan itu pada 28 Oktober 2026, lalu dokumennya diunggah ke situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara pada 6 November 2026.
Untuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), undang-undang membatasi masa kontrak awal paling lama dua tahun. Perpanjangan hanya dapat dilakukan dua kali, masing-masing maksimal satu tahun, sehingga total masa PKWT paling lama empat tahun. Batas tersebut lebih singkat dibandingkan ketentuan sebelumnya yang mengizinkan masa kontrak hingga lima tahun.
Pasal 82 menetapkan durasi itu berdasarkan jangka waktu atau penyelesaian pekerjaan tertentu. Ketentuan tersebut menyebut masa kerja “paling lama 2 (dua) tahun” dan memberi ruang perpanjangan dua kali, dengan tiap perpanjangan paling lama satu tahun. Aturan ini menjadi salah satu perubahan yang langsung berdampak pada pengaturan hubungan kerja kontrak.
Dalam penetapan upah minimum, UU Nomor 27 Tahun 2026 mencantumkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai pertimbangan. Upah minimum yang diatur mencakup upah minimum provinsi, kabupaten/kota, serta upah minimum sektoral pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota; penetapannya menjadi kewenangan gubernur.
Pasal 139 juga menyebut penghitungan upah minimum dapat menggunakan formula atau KHL. Unsur KHL sebelumnya keluar dari komponen penentuan upah minimum setelah terbitnya UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya pada 2021-2023. Mahkamah Konstitusi pada 31 Oktober 2024, dalam perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, mengamanatkan pemerintah mengembalikan KHL sebagai komponen penentu.
UU tersebut mewajibkan pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, serta pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai upaya untuk mencegah PHK. Langkah yang disebut dalam aturan antara lain mengurangi lembur, sif, jam atau hari kerja; tidak memperpanjang kontrak yang telah berakhir; merumahkan pekerja tetap sementara atau bergiliran; serta menawarkan pensiun dini sukarela atau program pensiun bagi pekerja yang memenuhi syarat.
Jika PHK tetap tidak dapat dihindari, pemberi kerja harus lebih dahulu menempuh perundingan bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan. PHK tanpa kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja terkait. Aturan itu juga melarang PHK atas sejumlah alasan, termasuk aktivitas pekerja dalam serikat, menjalankan ibadah, kehamilan, serta sakit dengan keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut.
