Alreinamedia.com- Natuna,Misteri siapa saja anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) atau yang kini dijuluki “Tim Bayangan Bupati” terus menjadi sorotan publik. Meski telah diteken lewat SK Bupati Natuna tahun 2025, hingga kini nama-nama ke-12 anggota tim tersebut belum pernah dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah daerah.
Warga Natuna, Ismail, saat dikonfirmasi Kamis (22/5/25) mengaku heran dengan cara Pemkab menyikapi keberadaan TPPD yang dibentuk secara diam-diam. Ia menilai, keterbukaan identitas tim sangat penting untuk menghindari dugaan nepotisme atau penyalahgunaan wewenang.
“Kalau benar tujuannya membantu pembangunan, kenapa nama-namanya disembunyikan? Bupati harus jujur ke publik siapa saja yang direkrut dalam tim itu,” tegas Ismail, Kamis (22/5/2025).
Kabag Hukum Bungkam, Sekda Lempar Tanggung Jawab
Upaya media ini mengkonfirmasi keabsahan dan isi SK Tim TPPD juga menemui jalan buntu. Kepala Bagian Hukum Setda Natuna yang dikonfirmasi enggan memberikan salinan SK yang seharusnya bisa diakses publik. Ia berdalih masih harus “berkoordinasi dengan pimpinan”.
“Terkait itu, nanti saya sampaikan ke pimpinan dulu ya,” jawabnya singkat. Kamis (22/5/25)
Tak hanya itu, Sekda Natuna Boy Wijanarko saat ditanya pun melempar tanggung jawab ke Kepala Bappeda, Moestofa.
“Coba tanya ke Pak Moestofa saja, beliau yang lebih tahu,” ucapnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Tim Tak Bergaji Tapi Penuh Tanda Tanya
Sebelumnya, Kepala BP3D Natuna Moestofa menyatakan bahwa tim TPPD tidak menerima honorarium dan bekerja secara sukarela. Namun pernyataan ini justru menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.
Pasalnya, beberapa anggota tim disebut berasal dari luar daerah, seperti Batam dan Jakarta. Bahkan beberapa di antaranya diketahui sebagai mitra Bupati semasa di DPR RI. Ini memunculkan potensi konflik kepentingan yang harus diwaspadai.
“Jika mereka tak dibayar, lalu apa motivasi bekerja? Apalagi jika diisi orang-orang dari luar daerah yang punya relasi politik dengan Bupati,” ungkap ismail kembali
Kekhawatiran juga muncul soal peran TPPD yang bukan bagian dari struktur ASN. Tanpa kejelasan tugas dan pengawasan, keberadaan tim ini bisa menjadi “jalur kekuasaan informal” yang sulit dikontrol, tapi justru mengintervensi program OPD.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Natuna terkait siapa 12 nama dalam tim tersebut, bagaimana perekrutannya, serta mekanisme kerja tim yang ditugaskan mempercepat pembangunan. Media ini akan terus berupaya untuk membuka Tabir terhadap 12 Tim Bayangan tersebut ( Arizki)
