Selama setahun lebih memimpin, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan ke luar negeri sebanyak hampir 100 hari. Dalam waktu tersebut, dia mengunjungi puluhan negara. Pakar hubungan internasional menyebut bahwa diplomasi global menjadi panggung untuk menunjukkan diri sebagai pemimpin kuat. Namun, manuver ini tidak luput dari kritik.
Pada sidang kabinet di Istana Merdeka, Rabu (08/04), Prabowo menyangkal kritik yang menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya tidak memberikan hasil apa pun. Dia menegaskan tujuan perjalanan tersebut adalah dalam rangka kepentingan bangsa. Serangan AS-Israel ke Iran, yang berubah menjadi perang, menyebabkan penutupan jalur Selat Hormuz, yang strategis bagi pasokan minyak global.
Prabowo menjelaskan bahwa tujuannya berkunjung ke luar negeri adalah untuk memastikan kebutuhan minyak Indonesia tidak terganggu. “Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri. Senang jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran dan verifikasi silang BBC News Indonesia, Prabowo telah melakukan 49 kali kunjungan ke luar negeri. Kunjungan pertama dilakukan pada November 2024, dan yang terbaru adalah April 2026. Dari 49 kunjungan ini, dia mengunjungi 28 negara, beberapa di antaranya lebih dari sekali.
Dosen hubungan internasional dari Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai peran Prabowo dalam diplomasi Indonesia sangat menonjol. Menurutnya, hal itu tak lepas dari latar belakangnya sebagai mantan tentara yang mengklaim tahu tentang situasi global—berdasarkan doktrin pertahanan. Namun, Radityo menyoroti bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif” tidak memiliki titik pijak yang kokoh.
Menurut Radityo, bebas aktif di era Prabowo dipertanyakan dalam hal “bebasnya di mana?” dan “aktifnya ngapain?”. Argumen ini didasari oleh keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Trump. Sejak bergabung, Indonesia tidak bisa vokal mengkritik posisi AS. Dalam upaya mendamaikan AS, Israel, dan Iran, kontribusi signifikan malah disumbang Pakistan, bukan Indonesia.
Sementara itu, dosen hubungan internasional dari Binus, Tia Mariatul Kibtiah, berpandangan bahwa karakter diplomasi Indonesia saat ini bertumpu pada hubungan dua negara (bilateralism). Sayangnya, hasil dari relasi bilateral Indonesia tidak selalu menguntungkan. Contohnya, kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS dianggap membuka akses “ke semua sumber daya kita.”
Agenda Luar Negeri Prabowo
Satu bulan sekali ke luar negeri, Prabowo langsung melakukan kunjungan ke enam negara dalam waktu kurang lebih 15 hari. Ini merupakan periode lawatan tersibuknya sepanjang menjabat. Prabowo mengunjungi China, AS, Peru, Brasil, Britania Raya, serta UEA. Agenda kunjungan ini mencakup pertemuan dengan sejumlah petinggi negara seperti Xi Jinping, Joe Biden, Keir Starmer, dan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Selain itu, Prabowo juga menghadiri acara multilateral seperti KTT APEC dan G20. Pada akhir 2024, dia mengunjungi Mesir untuk mengikuti KTT D-8 dan berjamuan bersama Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi.
Memasuki 2025, agenda luar negeri Prabowo sangat padat. Dari 12 bulan yang tersedia, hanya Februari dan Maret yang tidak ada kunjungan. Sisanya, dalam 10 bulan, Prabowo rajin berangkat ke luar negeri. Tahun 2025 disebut istimewa karena Indonesia memiliki kesempatan berpidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, AS. Prabowo sendiri yang mengambil podium.
Kesibukan Prabowo, terutama berkaitan dengan kunjungan luar negeri, masih berlanjut pada 2026. Sejak Januari sampai April, Prabowo mengikuti agenda politik luar negeri, salah satunya yaitu mendatangi rapat perdana Dewan Perdamaian yang diorganisir Trump.
Karakteristik Kunjungan Luar Negeri
Seluruh agenda luar negeri Prabowo, secara akumulatif, menghabiskan waktu sekitar 95 hari, termasuk masa tempuh perjalanan udara. Sifat kunjungan luar negeri Prabowo terbagi atas dua kategori: antarnegara (bilateral) dan banyak negara (multilateral). Pertemuan dua negara mendominasi tipe kunjungan luar negeri Prabowo. Untuk multilateral, intensitasnya tidak sampai 10 kali.
Berdasarkan aturan yang diteken Menteri Keuangan pada 2020, keseluruhan biaya kunjungan luar negeri ditanggung seutuhnya oleh APBN. Meski demikian, kami tak dapat menemukan berapa biaya yang mesti dikeluarkan pemerintah untuk setiap satu keberangkatan.
Citra Pemimpin Besar
Mengapa peran Prabowo dalam agenda luar negeri begitu menonjol? Dosen hubungan internasional di Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai hal tersebut berkorelasi dengan latar belakangnya sebagai (mantan) tentara. Berangkat dari kacamata pertahanan, Prabowo bercita-cita membawa Indonesia ke posisi yang “dihormati” di tataran global.
Upaya itu, perlahan, Prabowo realisasikan semenjak dia terpilih menjadi presiden, menurut Radityo. Dari urusan pemilihan menteri luar negeri, misalnya, Prabowo mendapuk mantan asisten pribadi yang juga kerap dianggap ‘anak ideologis,’ Sugiono, untuk duduk di kursi tersebut.
Dilema Diplomasi
Ada perbedaan yang cukup mencolok dari paradigma kebijakan luar negeri antara pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo, terang pengajar studi hubungan internasional di Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Kibtiah. Di era Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia cenderung memperkuat aspek hubungan regional. Artinya, Jokowi lebih sering berkunjung ke negara-negara di Asia Tenggara, atau ASEAN.
Sementara di masa kepemimpinan Prabowo, gaya diplomasi Indonesia berdiri dengan hubungan antarnegara (bilateralism) sebagai pilarnya. “Jadi, dia sistemnya visit ke negara yang lebih jauh, sering melakukan kunjungan secara bilateral, dan kemudian setelah itu mengumumkan bahwa dia mendapatkan beberapa investasi yang cukup besar,” ujar Tia saat dihubungi BBC News Indonesia, Rabu (8/4).
Di Tengah Efisiensi Anggaran
Presiden Prabowo mengumumkan efisiensi besar-besaran di pemerintahannya dengan memangkas anggaran di kementerian atau lembaga, tidak terkecuali pos kunjungan ke luar negeri yang kerap dilakukan para pejabat. Penghematan anggaran ini rencananya bakal dialokasikan ke program prioritasnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah, atau percepatan infrastruktur. Prabowo menyebut kebijakan efisiensinya telah menghemat lebih dari Rp300 triliun.
Namun, di luar tuntutan untuk menghemat pengeluaran negara, Prabowo, di lain sisi, berkali-kali ke luar negeri. Pengajar hubungan internasional di Binus, Tia Mariatul Kibtiah, mengungkapkan pemerintah sebaiknya mulai mengevaluasi tentang kunjungan bilateral ke luar negeri. “Apakah cukup efektif untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi investasi atau memberikan income terhadap APBN kita,” tegasnya.
‘Arahnya ke mana?’
Puluhan kunjungan luar negeri yang dilakoni Presiden Prabowo turut menimbulkan sebuah pertanyaan: bagaimana sebetulnya Indonesia bersikap dalam kontelasi politik global? Walaupun pemerintah sudah menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap bebas aktif, sebagaimana yang dicetuskan sejak kemerdekaan 1945, tapi rentetan kejadian luar negeri dalam beberapa waktu belakangan yang melibatkan Indonesia justru melahirkan keraguan ihwal kejelasan sikap itu.
Prinsip bebas aktif, mengutip dosen hubungan internasional dari Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, “tergantung bagaimana pemerintah yang berkuasa mendefinisikannya.” “Nah, ini masalah besar karena di zaman Pak Prabowo kita tidak bisa lihat apa yang sebetulnya ingin dicapai [dari politik luar negeri],” kata Radityo.
