Merger dan Akuisisi: Opsi Strategis Pemenuhan Ekuitas Minimum Perusahaan Asuransi Umum
JAKARTA – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengidentifikasi bahwa upaya merger dan akuisisi menjadi salah satu opsi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan asuransi umum guna memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang dijadwalkan berlaku pada tahun 2026. Ketua Umum AAUI, Budi Herawan, menegaskan bahwa langkah ini sangat dimungkinkan dari sisi regulasi.
“Meskipun demikian, merger dan akuisisi bukanlah solusi yang bersifat universal. Perusahaan perlu mempertimbangkan kesiapan internal, keselarasan strategi bisnis, serta yang terpenting, kepentingan para pemegang polis,” ujar Budi Herawan dalam keterangannya.
Hingga saat ini, AAUI belum menerima informasi resmi mengenai rencana merger dan akuisisi spesifik di antara perusahaan-perusahaan anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku industri masih dalam tahap penjajakan atau mempertimbangkan strategi lain.
Beragam Strategi Penguatan Modal Selain Merger dan Akuisisi
Selain melalui konsolidasi bisnis melalui merger dan akuisisi, Budi Herawan memaparkan bahwa perusahaan asuransi umum memiliki beragam langkah strategis lain untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu pendekatan utama adalah dengan memperkuat profitabilitas dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan laba yang lebih besar, perusahaan dapat menahan sebagian keuntungannya sebagai sumber peningkatan ekuitas.
“Selain itu, perbaikan kualitas underwriting dan manajemen risiko menjadi krusial. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan bisnis yang dicapai sejalan dengan kapasitas permodalan yang dimiliki,” jelas Budi.
Lebih lanjut, AAUI menyarankan agar perusahaan asuransi umum mengoptimalkan portofolio usaha. Fokus pada lini bisnis yang memiliki keberlanjutan dan potensi profitabilitas jangka panjang dapat menjadi kunci. Dukungan dari pemegang saham juga memegang peranan penting, baik melalui penambahan modal secara langsung maupun komitmen investasi jangka menengah.
Pendekatan inovatif lainnya yang dianjurkan adalah pemanfaatan instrumen hybrid capital. Instrumen ini, yang sesuai dengan ketentuan OJK, dapat menjadi alternatif solusi penguatan permodalan, terutama bagi perusahaan yang memiliki struktur keuangan dan tata kelola yang memadai.
“Instrumen hybrid capital ini dapat berfungsi sebagai pelengkap modal, sehingga perusahaan tidak harus sepenuhnya bergantung pada setoran modal baru dalam jangka pendek,” tambah Budi.
Proyeksi dan Permohonan Relaksasi Waktu
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh AAUI, diperkirakan masih akan ada sekitar 5 hingga 10 perusahaan asuransi umum yang berpotensi belum dapat mencapai ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 250 miliar pada tenggat waktu yang ditentukan.
Budi Herawan menegaskan bahwa industri asuransi umum pada dasarnya tidak menolak ketentuan ekuitas minimum yang ditetapkan. Namun, AAUI berharap adanya relaksasi dalam perpanjangan waktu. Harapan ini terutama ditujukan bagi perusahaan asuransi umum yang masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan modal agar dapat lolos dari tahap pertama pemenuhan ekuitas.
“Kami menyampaikan bahwa industri tidak menolak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023. Kami hanya memohon adanya relaksasi perpanjangan waktu. Jika permohonan ini dikabulkan, perlu dipahami bahwa relaksasi tersebut tidak diberikan secara merata kepada seluruh perusahaan, melainkan hanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang memang membutuhkan,” ujar Budi.
Ketentuan Ekuitas Minimum OJK 2026
Perlu diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan kewajiban bagi seluruh perusahaan perasuransian untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum tahap pertama pada tahun 2026. Ketentuan ini tertuang dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023.
Adapun rincian ketentuan ekuitas minimum tahap pertama yang wajib dipenuhi paling lambat pada 31 Desember 2026 adalah sebagai berikut:
- Perusahaan Asuransi Umum: Wajib memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 250 miliar.
- Perusahaan Asuransi Syariah: Wajib memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 100 miliar.
- Perusahaan Reasuransi: Wajib memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 500 miliar.
- Perusahaan Reasuransi Syariah: Wajib memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 200 miliar.
Pemberlakuan ketentuan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi permodalan industri asuransi, meningkatkan kapasitas penjaminan, dan menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.
